REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Polisi Australia menutup kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang menteri. Pihak berwenang beralasan tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus tersebut.
Pekan lalu, beberapa anggota parlemen Australia mengatakan mereka menerima surat yang menjelaskan dengan rinci pemerkosaan dilakukan seorang menteri laki-laki sebelum orang itu bergabung dengan pemerintah.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, tuduhan itu sudah diteruskan ke Polisi Federal Australia (AFP). Morrison mengatakan, menteri yang dituduh 'membantah keras' tuduhan tersebut saat berbicara dengannya.
Pada Selasa (2/3) AFP mengatakan, tidak akan menyelidiki tuduhan tersebut karena tidak memiliki yurisdiksi dan kepolisian New South Wales (NSW) negara bagian di mana kejahatan yang dilakukan tahun 1988 itu terjadi juga menutup penyelidikan.
"Peran AFP adalah menjadi penghubung dan membantu dan memberikan saran pada mereka yang memiliki yurisdiksi dalam persoalan ini," kata Komisioner AFP Reece Kershaw pada stasiun televisi Australia, Channel 9.
Kepolisian NSW mengatakan mereka menyimpulkan tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan. "Pasukan Polisi NSW menyatakan masalah ini sekarang ditutup," kata pernyataan mereka melalui surat elektronik.
Mereka mengatakan korban tidak membuat laporan resmi ke polisi sebelum korban bunuh diri tahun lalu. Kepolisian NSW memiliki 'dokumen pribadi' yang dilaporkan milik perempuan tersebut. Tapi menurut mereka hal itu tidak cukup untuk menjadi bukti untuk melanjutkan penyelidikan.
Keputusan polisi ini membuat Morrison tidak perlu menskor menteri yang dituduh sesuai aturan. Perdana menteri itu berusaha menahan gelombang skandal pelecehan seksual dan pemerkosaan pemerintahannya.
Bulan lalu tiga mantan staf Partai Liberal yang ia pimpin mengaku diperkosa rekan mereka. Salah satu korban yang mengungkapkan identitasnya sudah mengajukan laporan resmi ke polisi.
Pemerintah Morrison pun berusaha menahan tekanan dari masyarakat. Mereka membentuk saluran independen dan rahasia yang menerima telepon 24/7 bagi pegawai dan mantan pegawai yang ingin melaporkan perilaku tindak pantas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika