REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren se Indonesia (BKsPPI) Prof. KH. Didin Hafidhuddin mendukung Kementerian Agama (Kemenag) yang sedang berupaya membuat Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP). Menurut dia, segala upaya untuk peningkatan pesantren harus didukung.
“Tentu setiap usaha untuk meningkatkan kualitas dna kuantitas pesantren kita dukung, dengan niat untuk kemajuan pesantren itu sendiri, dan untuk tetap pesantren pada fungsinya yang tinggi,” ujar Kiai Didin saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (14/3).
Dia menjelaskan, pesantren memiliki tiga fungsi utama, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, fungsi ketiga inilah yang saat ini perlu diperkuat di pesantren.
“Kemudian yang ketiga ada fungsi pembadayaan masyarakat sekitar. Jadi, masyarakat sekitar itu kan harus diberdayakan. Kalau seandainya pondok pesantren punya tiga program itu sangat luar biasa,” ucapnya.
Menurut Kiai Didin, pondok pesantren memiliki potensi untuk ikut memberdayakan masyarakat. Karena, pesantren di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, diantaranya adalah kesederhanaan. Menurut dia, meskipun pesantren tidak menampilkan kemegahan, seharusnya bisa membuat masyarakat turut merasakan kehadiran pesantren.
“Misalnya yang berkaitan dengan sekolah-sekolah di sekitar pesantren, itu kan seharusnya disupport oleh pesantren, khususnya pesantren yang sudah maju. Jadi ada fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemebrdayaan masyarakat,” katanya.
Demikian juga dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang mempunyai keterampilan untuk membantu kebutuhan para santri juga bisa dikelola oleh pesantren, sehingga perekonomian masyarakat bisa terbantu dan terbentuk komunitas pesantren-masyarakat.
“Saya kira itu yang perlu diilakukan, dan tentu kita setuju setiap upaya untuk meningkatkan peranan pondok pesantren,” jelas Kiai Didin.
Namun, Kiai Didin mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu mengintervensi pesantren ketika membuat Peta Jalan Kemandirian Pesantren ini. Karena, menurut dia, jika terlalu mengintervensi justru nantinya pesantren tidak mandiri.
“Kalau terlalu besar intervensinya, modalnya segala macamnya ya nanti pesantren kurang mandiri. Contoh Gontor, itu pesantren yang betul-betul mandiri. Ekonominya juga memenuhi kebutuhannya sendiri. Banyak pesantren-pesantren besar yang begitu. Jadi berilah kebebasan pada pesantren, barangkali ya aturan pokoknya saja. Jangan sampai terlalu mendetail juga,” jelasnya.
“Dan Peta Jalan Kemandirian Pesantren ini jangan mengikuti peta pendidikan Indonesia yang hilang frasa agamanya itu. Kalau hilang frasa agamanya bukan pesantren namanya,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika