REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memindahkan program-program di PT Pembangunan Sarana Jaya ke BUMD lainnya. Meski tengah tersangkut kasus korupsi lahan di KPK, perseroan itu dipastikan tetap menjalankan programnya.

"Kami anggap selama ini kinerjanya baik dan target-target tercapai. Sekalipun sekarang sedang ada masalah di KPK, kami pastikan semua program berjalan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Riza di Jakarta, Rabu (17/3).

Riza menegaskan, kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak akan terganggu dengan adanya kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang melibatkan Direktur Utama nonaktif mereka, Yoory C. Pinontoan. Menurut Riza, Sarana Jaya merupakan perusahaan yang bekerja secara kolektif, tak hanya diurus oleh satu orang saja.

Di dalamnya ada beberapa direksi, manajer, dan staf lain yang bisa memastikan semua program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut, Riza mempersilakan Sarana Jaya untuk melakukan klarifikasi.