REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar, Senin (29/3). Ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penyerahan LKPD itu dilakukan di Kantor BPK Jabar, Kota Bandung. “Ini merupakan wujud keseriusan kami (Pemprov Jabar), di mana saya sendiri langsung melaporkan keuangan pemerintahan Provinsi Jabar,” kata Ridwan Kamil, yang akrab disapa Emil.

Emil menjelaskan, LKPD yang diserahkan kepada BPK ini belum diaudit. Sesuai jadwal, kata dia, pada akhir bulan ini hingga Mei mendatang akan dilakukan pemeriksaan oleh tim BPK. “Hasilnya disampaikan saat (sidang) paripurna,” ujar dia.

Menurut Emil, ada beberapa kualitas terkait pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya adalah dokumen perencanaan keuangan yang harus sinkron, kualitas anggaran belanja dalam APBD, serta penyerapan anggaran dengan transparan. Selain itu, raihan opini WTP.

Emil mengatakan, Pemprov Jabar mendapatkan bimbingan dari BPK dalam upaya memperbaiki proses regulasi keuangan. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi. “Kami merasa sudah sangat baik bekerja dengan standar-standar prudensial yang baik, dan berharap ada kewajaran tanpa pengecualian, sehingga bisa WTP yang kesepuluh kalinya,” kata dia.

Emil pun berharap perbaikan-perbaikan dilakukan pemerintah kabupaten/kota terkait keuangan daerah ini. “Saya punya kewajiban membimbing juga 27 daerah karena keberhasilan itu harus melingkupi seluruh daerah di Jabar. Tahun lalu juga semuanya mendapat WTP, sehingga konsistensi itu sekarang menjadi sebuah tantangan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika