REPUBLIKA.CO.ID, OLEH Lida Puspaningtyas
Bank Indonesia (BI) telah menegaskan totalitas mengerahkan seluruh instrumen kebijakan demi percepat pemulihan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan berbagai kebijakan mulai dari suku bunga, makroprudensial, hingga sistem pembayaran telah dioptimalkan.
"BI all out untuk dukung pemulihan ekonomi," katanya dalam Temu Stakeholder Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (25/3) lalu.
Perry mengatakan semua instrumen kebijakan dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, tidak hanya dari sisi stabilitas moneter tapi juga total ekonomi makro. Sinergi antar kelembagaan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus digenjot untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
BI telah turunkan suku bunga acuan hingga titik terendah sepanjang sejarah yakni 3,5 persen. BI juga stabilkan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai Rp 17 ribu per dolar AS di masa awal pandemi. Perry menyebut injeksi likuiditas perbankan dengan quantitative easing sejak tahun lalu nilainya hampir 5,1 persen dari PDB.
Pembiayaan APBN melalui skema yang disepakati BI dengan Kementerian Keuangan mencapai Rp 473,4 triliun pada tahun lalu. Salah satunya adalah burden sharing untuk biayai kebutuhan APBN di kesehatan dan bantuan sosial.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di kisaran 4,3 persen sampai 5,3 persen didukung peningkatan ekspor, belanja pemerintah, Omnibus Law Cipta kerja juga dapat meningkatkan investasi. Stabilitas ekonomi makro tetap terjaga dengan sasaran inflasi antara 2 persen sampai 4 persen, cadangan devisa yang tinggi sekitar 138 miliar dolar AS.
Perry menyampaikan optimisme pemulihan akan terus berlangsung dengan sinergi yang kuat dari KSSK. Sehingga ia kembali mengajak perbankan dan dunia usaha untuk bangun optimisme dan bersama pulihkan ekonomi.
Fokus KSSK dan pekerjaan rumah yang masih terus didorong adalah pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke dunia usaha. Sehingga berbagai kebijakan BI keluarkan seperti kebijakan uang muka nol persen untuk kredit properti dan kendaraan bermotor.
"Makanya kami dari KSSK memohon perbankan turunkan kredit, ayo turunkan, kami juga terima kasih Bank Himbara sudah mulai, juga BCA, bank lain ayo turunkan," katanya.
Penurunan suku bunga kredit diyakini bisa meningkatkan permintaan kredit pembiayaan dari dunia usaha. Mengingat likuiditas perbankan dinilai sangat cukup untuk kembali ekspansif salurkan kredit. Penurunan suku bunga kredit menjadi salah satu hal krusial untuk menggenjot kredit.
Menurut data BI, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan BUMN masih tertinggi di industri meski menunjukkan sinyal penurunan pada Maret 2021. Deputi Gubernur BI, Sugeng mengatakan BI terus mendorong percepatan transmisi penurunan suku bunga kredit setelah menurunkan suku bunga acuan hingga 125 bps sejak 2020.
"SBDK tertinggi masih di bank BUMN sebesar 10,8 persen per Januari 2021, namun demikian nilainya akan turun di bulan Maret seiring dengan rencana bank-bank Himbara yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu," katanya dalam Pelatihan Wartawan BI, Kamis (25/3).
SBDK bank BUMN bahkan lebih tinggi dari Bank Pembangunan Daerah yang sebesar 9,79 persen, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar 9,46 persen, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) yang sebesar 6,58 persen. Penurunan SBDK BUMN ini dilakukan setelah kebijakan BI agar bank melakukan transparansi atas suku bunganya ke pasar.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial, Yanti Setiawan menambahkan kebijakan yang diluncurkan saat Februari 2021 itu memang bertujuan untuk mendorong perbankan menurunkan SBDKnya. Ia mengatakan kebijakan makroprudensial BI pada 2020 belum agresif untuk mendorong perkreditan karena masih tahap awal pandemi.
"Saat itu kita lebih fokus untuk menjaga likuiditas bank," katanya.
Namun saat ini, seiring dengan adanya optimisme pertumbuhan ekonomi maka BI mulai dorong perbankan untuk perlahan bergerak menggairahkan aktivitas perkreditan. Publikasi suku bunga bank menjadi salah satu cara untuk meningkatkan permintaan kredit.
BI berharap transparansi suku bunga masing-masing bank bisa meningkatkan disiplin dalam mengelola operasional perkreditannya. Selain itu juga bisa meningkatkan efisiensi dan memperhatikan aspek kompetisi antara sesama bank.
"Respons SBDK ini belum sepadan, jaraknya itu masih tebal, tapi kita apresiasi bank-bank yang sudah komitmen untuk menurunkan suku bunganya," katanya.
Bank-bank Himbara telah mengumumkan akan menurunkan SBDK. Mengingat pangsa bank Himbara yang besar, maka diharap penurunan tersebut akan tercipta pasar yang lebih kompetitif.
Transmisi penurunan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) paling cepat diserap suku bunga deposito satu bulan juga telah menurun sebesar 189 bps (yoy) ke level 4,06 persen sejak Januari 2020 hingga Januari 2021. Sementara penurunan suku bunga kredit pada periode yang sama hanya sebesar 78 bps ke level 9,72 persen.
Di tengah penurunan suku bunga BI7DRR sebesar 125 bps (yoy) sampai dengan Januari 2021, SBDK pada periode yang sama hanya turun sebesar 78 bps (yoy). Hal ini menyebabkan spread SBDK terhadap BI7DRR cenderung melebar dari sebesar 5,82 persen pada Januari 2020 menjadi sebesar 6,28 persen pada Januari 2021.
Adapun suku bunga deposito lebih cepat dalam merespons penurunan suku bunga kebijakan. Sehingga spread antara suku bunga SBDK dan suku bunga deposito satu bulan juga mengalami kenaikan dari 4,86 persen menjadi 5,97 persen.
Dari sisi jenis kredit, SBDK kredit mikro tercatat sebesar 13,77 persen, kredit konsumsi non-KPR 10,71 persen, kredit ritel 9,63 persen, kredit konsumsi KPR 9,61 persen, dan kredit korporasi 9,16 persen.
Perbaikan tingkat suku bunga simultan dilakukan dengan upaya vaksinasi pemerintah. Pemulihan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut dengan masifnya program vaksinasi. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Riza Tyas menyampaikan program vaksinasi yang terjadi di kancah global telah terbukti percepat pemulihan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi global yang terus membaik, meski belum merata, salah satunya terjadi karena akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, terutama di negara maju," katanya.
Akselerasi pelaksanaan vaksinasi telah terjadi di negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Menurut data Bloomberg pada 15 Maret 2021, program vaksinasi per persen total populasi paling tinggi adalah Israel (107 persen), diikuti Uni Emirat Arab (66,1 persen), Inggris (39,2 persen), Amerika Serikat (33,3 persen), dan Denmark (14,4 persen).
Indonesia sendiri masih satu persen terhadap total populasi dengan total secara global capai 4,6 persen. Akselerasi juga terjadi secara merata di negara-negara Eropa. Riza mengatakan akselerasi ini didukung dengan kemampuan negara tersebut dalam mengamankan pasokan vaksin dan pelaksanaan vaksinasinya.
"Kita bisa lihat dengan akselerasi program vaksin di negara maju, ekonomi mereka berangsur membaik dan lebih kuat, seperti terjadi di Eropa, juga AS," katanya.
Menurut Riza, program vaksinasi di Indonesia juga telah lebih masif dan cepat dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Padahal kondisi secara demografi dan geografi tergolong lebih sulit.
Ia meyakini kondisi perekonomian domestik akan terus membaik seiring dengan vaksinasi dan perbaikan ekonomi global. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia kini terus meningkat yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi, khususnya sektor industri.
Perbaikan tersebut telah terbukti meningkatkan kinerja ekspor Indonesia untuk produk manufaktur seperti besi baja, bijih logam, kimia organik, dan mesin listrik. Ini seiring dengan membaiknya permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia.
Pekerjaan rumah yang masih dikerjakan saat ini adalah mendorong permintaan domestik lebih lanjut. Tingkat konsumsi yang masih rendah membutuhkan sinergi kebijakan ekonomi nasional yang terus diperkuat. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 dapat meningkat pada kisaran 4,3-5,3 persen.
Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede sepakat bahwa vaksinasi dapat menggairahkan kembali perekonomian nasional. Meski efeknya diperkirakan belum terlihat di kuartal I 2021, namun dapat membawa pertumbuhan ekonomi positif di akhir tahun.
"Kami perkirakan di kuartal I masih kontraksi 2-1 persen, sementara untuk kuartal II seiring dengan perbaikan mobilitas dapat mencapai enam persen," katanya.
Sementara untuk keseluruhan tahun 2021, Joshua mengatakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran dua persen. Kunci utamanya adalah program vaksinasi seiring dengan penurunan jumlah kasus, sehingga mobilitas bisa berangsur normal.
Mobilitas yang kembali menuju normal akan berdampak positif pada sektor dunia usaha, salah satunya UMKM. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), M. Ikhsan Ingratubun mengatakan bahwa pandemi telah membuat 30 juta UMKM bangkrut karena terbatasnya mobilitas masyarakat.
"Mayoritas sektor yang gulung tikar adalah UMKM pariwisata imbas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mayoritas hanya bertahan 2-3 bulan saja," katanya.
Jumlah UMKM telah berkurang pada 2020 menjadi 34 juta unit dari 64,7 juta unit pada 2019. Selain UMKM sektor pariwisata, sebagian UMKM lain yang terdampak adalah di sektor kuliner dan fashion.
Ia menyatakan kondisi UMKM kini sudah banyak yang bangkit kembali, tapi tetap belum pulih. Salah satu yang membuat UMKM dapat bertahan juga adalah digitalisasi dengan berjualan secara online.
Dengan belum pulihnya UMKM Indonesia, Ikhsan berharap sejumlah stimulus dari pemerintah terus dilanjutkan. Mulai dari relaksasi pembayaran listrik, peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait restrukturisasi, pemberian bantuan langsung tunai pada UMKM, hingga keseluruhan penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya mencapai Rp 38,8 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika