Kamis 01 Apr 2021 07:53 WIB

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Desak DK PBB Bertindak

Militer Myanmar juga bertempur dengan pemberontak etnis minoritas di perbatasan

Rep: lintar satria zulfikar/ Red: Hiru Muhammad
 Puing-puing dibakar di barikade selama protes melawan kudeta militer di Mandalay, Myanmar, 22 Maret 2021. Protes anti-kudeta terus berlanjut meskipun tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan semakin keras terhadap demonstran.
Foto: EPA-EFE/STRINGER
Puing-puing dibakar di barikade selama protes melawan kudeta militer di Mandalay, Myanmar, 22 Maret 2021. Protes anti-kudeta terus berlanjut meskipun tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan semakin keras terhadap demonstran.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener meminta Dewan Keamanan (DK) segera bertindak demi menghindari pertumpahan darah di negara itu. Dalam sidang tertutup di PBB ia mengatakan militer Myanmar mengintensifkan penindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Schraner Burgener memberitahu 15 negara anggota dewan, bahwa militer Myanmar yang merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu tidak mampu mengelola negara. Berdasarkan komentar yang dibagikan ke wartawan, Schraner Burgener memperingatkan situasi di lapangan dapat terus memburuk.

"Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan lakukan hal yang pantas rakyat Myanmar dapatkan dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia," kata Schraner Burgener (1/4).

Ia menambahkan Dewan Keamanan harus mempertimbangkan 'tindakan yang berpotensi signifikan' demi mengubah arah perkembangan situasi karena 'pertumpahan darah sudah hampir terjadi'. Inggris yang meminta sidang PPB di New York ini digelar untuk merespon semakin buruknya kekerasan di Myanmar.