REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengatur kembali pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat karena terbatasnya pasokan vaksin saat ini. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pemerintah akan memprioritaskan kelompok lanjut usia (lansia) dan juga tenaga pengajar dalam vaksinasi kali ini.
"Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikan terutama untuk para lansia," kata Menkes Budi usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/4).
Ia menjelaskan, prioritas ini berdasarkan risiko paparan Covid-19. Berdasarkan data Kemenkes, dari 1,5 juta orang yang terpapar Covid-19, sebanyak 10 persen di antaranya merupakan lansia.
Namun, jika dilihat dari tingkat kematiannya, kelompok lansia memiliki risiko sebesar 50 persen. Sedangkan untuk tingkat kematian di kelompok nonlansia hanya sekitar 10 persen.
"Dari 1,5 juta yang sudah terpapar, yang lansia di atas 60 tahun hanya 10 persen. Tapi dari 100 persen yang wafat, lansia itu 50 persen. Jadi kelihatan sekali bahwa teman-teman kita yang di atas 60 tahun itu beresiko sangat tinggi," jelas dia.
Menkes menyampaikan, kelompok lanjut usia ini merupakan kelompok paling rentan untuk terpapar Covid-19 dan meninggal dunia. Karena itu, pemberian vaksinasi pada bulan April ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk lansia.
Jika terdapat sisa jatah vaksin dari para lansia, maka selanjutnya akan diberikan kepada para guru.
"Kalau ada jatah sisanya kita suntikan ke guru, karena rencananya semua guru akan divaksinasi sampai Juni karena Juli sekolah secara bertahap sudah kita buka," tambah dia.
Berkurangnya pasokan vaksin Covid-19 di Tanah Air ini merupakan dampak dari embargo vaksin di negara lain. Menkes menjelaskan, embargo vaksin terjadi karena berbagai negara di dunia termasuk Eropa, India, Filipina, Papua Nugini, dan juga di Amerika Selatan mengalami gelombang ketiga kasus Covid-19.
"Sehingga akibatnya negara-negara yang memproduksi vaksin di lokasi-lokasi tersebut yang terjadi lonjakan ketiga atau third wave mengarahkan agar vaksinnya tidak boleh keluar, hanya boleh dipakai di negara masing-masing," jelas Menkes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika