REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bakal menindak penyidik dari kepolisian di KPK yang memalak Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial Rp 1,5 miliar. Nominal tersebut diminta agar KPK menghentikan penyidikan yang diduga melibatkan Syahrial.
"KPK tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu," kata Firli Bahuri dalam keterangan, Rabu (21/4).
Firli mengatakan, KPK memastikan memegang prinsip tanpa toleransi atau zero tolerance terkait perkara semacam itu. Firli mengungkapkan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana dimaksud.
Komisaris Jendral Polisi itu menerangkan, penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan serta pengumpulan bukti permulaan lainnya. Dia mengatakan, hasil penyelidikan akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara segera di forum ekpose pimpinan.
"Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan," katanya.
Terkait hal itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku juga sudah menerima informasi peristiwa tersebut. Meskipun, laporan dewas mengaku belum menerima laporan resmi berkenaan dengan kejadian yang dimaksud.
"Laporan resmi belum diterima tetapi informasi lisan sudah disampaikan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.
Sebelumnya, ramai diberitakan kalau KPK telah menjaring Wali Kota Tanjungbalai Syahrial melalui operasi senyap. Operasi tangkap tangan (OTT) itu diduga dilakukan di rumah dinasnya di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar sekitar pukul 05.00 WIB.
Meski demikian, kabar tersebut lantas dibantah oleh KPK. Mereka memastikan tidak melakukan operasi senyap di Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut). Kendati, KPK mengaku bahwa mereka saat itu tengah melakukan kegiatan di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika