REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navika Yamani, mengatakan, terkait dengan mutasi virus Covid-19, pemerintah harus lebih memperketat pengawasan peredaran virus. Ia menegaskan, evaluasi karakteristik terhadap virus Covid-19 harus dilakukan secara rutin.

"Pemerintah harus lebih mendorong upaya deteksi mutasi-mutasi tersebut lebih dini. Dikaitkan dengan situasi yang muncul, misalkan penyebaran yang meningkat, tingkat keparahan yang tinggi," kata Laura saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (23/4).

Menurutnya, perlu dipastikan karakteristik virus yang beredar di Indonesia. Sebab, fakta bahwa berbagai mutasi telah menyebar di banyak daerah merupakan hal yang harus dianggap serius oleh pemerintah.

Laura mengatakan, pemerintah perlu mengetahui bentuk penyebaran dan melihat persentase penyebarannya. Jika secara persentase terjadi mutasi yang tinggi di satu daerah maka kebijakan harus segera diambil.

"Apakah masif, dalam arti secara random. Ini kan bisa dilihat persentase mutasi yang diperoleh ini sampai seberapa banyak. Kalau dari situ terlihat gambaran bahwa prevalensinya juga cukup tinggi mutasinya, ini harus ada kebijakan dari pemerintah. Harus ada intervensi yang mungkin lebih ya, dibandingkan dengan kondisi yang tidak mutasi," kata Laura menambahkan.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, varian baru Covid-19 sudah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Temuan ini berdasarkan mekanisme whole genome sequencing (WGS) yang dilakukan pemerintah untuk memetakan sebaran varian mutasi Covid-19.

Wiku menjelaskan, setidaknya ada tiga varian Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia, di antaranya varian mutasi B117 dan E484K. Ia juga menyampaikan, temuan varian baru virus corona paling banyak ditemukan di provinsi-provinsi dengan kota besar berpenduduk padat, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika