REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet, Rabu (28/4). Terdapat dua menteri yang dilantik hari ini di Istana Negara, Jakarta, yaitu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Nadiem Anwar Makarim.
Menanggapi perombakan kabinet tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, menyebut model reshuffle terbatas yang dilakukan Jokowi adalah model kombinasi, yakni menata kembali nomenklatur kementerian agar sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas agenda pemerintahan Jokowi dan mengisinya dengan figur yang tepat.
"Penguatan peran Bahlil pada reshuffle kali ini (dari jabatan sebelumnya sebagai kepala BKPM-Red) menunjukkan keinginan presiden untuk memperkuat sektor ekonomi," kata Nyarwi kepada Republika, Rabu.
Kementerian Investasi akan menjadi penghubung utama untuk menyinergikan investasi yang masuk, baik dari luar maupun dalam negeri, serta dari pemerintah pusat dan daerah. Semua hal itu akan berjalan melalui satu pintu, yaitu di Kementerian Investasi. Meskipun demikian, Bahlil memiliki pekerjaan rumah yakni mengurus perizinan yang selama ini masih di bawah koordinasi Kementerian Keuangan serta pemerintah daerah.
Sementara itu, penguatan peran Nadiem menandakan bahwa kepercayaan Jokowi terhadap founder Gojek tersebut semakin bertambah. "Pertanyaannya mampukah Nadiem memenuhi harapan itu? Hal ini yang akan jadi perhatian publik 5-6 bulan ke depan," tutur Nyarwi.
Menurut Nyarwi, ada tiga opsi yang bisa dilakukan Nadiem untuk mengurus kementerian yang saat ini memiliki beban semakin kompleks. Yang pertama adalah menunjuk wakil menteri yang memiliki track record kompeten. Wakil menteri tersebut nantinya juga harus punya komunikasi yang baik dalam menyampaikan visi-misi presiden. "Oleh karena itu dukungan dari dunia akademik tentunya mutlak diperlukan," ujarnya.
Kedua, Nadiem bisa juga memperkuat kementerian barunya dengan staf khusus pada bidang yang dianggap belum memuaskan. Seperti diketahui, berdasarkan Perpres Nomor 68/2019, di lingkungan kementerian atau kementerian koordinator dapat diangkat paling banyak lima orang staf khusus. "Terakhir, Nadiem juga harus belajar memposisikan diri sebagai Kemendikbud-Ristek, agar tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang blunder seperti baru-baru ini terjadi," kata Nyarwi.
Nyarwi menyimpulkan kebijakan reshuffle kabinet terbatas kali ini merupakan kebijakan yang cukup konvensional. Jokowi berusaha menampik isu-isu miring seperti dugaan nepotisme yang sempat muncul sebelumnya. "Jokowi berharap restrukturasi terbatas seperti ini membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya akan terus berkembang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika