REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan defisit anggaran pada 2022 turun menjadi 4,51 persen sampai 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini artinya defisit APBN 2022 berada kisaran Rp 808,2 triliun sampai Rp 879,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci postur makro fiskal 2022 meliputi target pendapatan negara sebesar Rp 1.823,5 triliun sampai Rp 1.895,4 triliun atau 10,18 persen sampai 10,44 persen terhadap PDB. 

“Dengan defisit yang masih 4,5 persen sampai 4,8 persen maka pembiayaan 2022 akan terus dijaga secara prudent,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, secara virtual, Kamis (29/4).

Sedangkan pendapatan negara pada 2022 sekitar Rp 1.823,5 triliun sampai Rp 1.895,4 triliun atau 10,18 persen sampai 10,44 persen PDB. Kemudian belanja negara sebesar Rp 2.631,8 triliun sampai Rp 2.775,3 triliun atau 14,69 persen sampai 15,29 persen PDB.

Selanjutnya belanja pemerintah pusat, Sri Mulyani memperkirakan sebesar Rp 1.856 triliun sampai Rp 1.929,9 triliun pada tahun depan. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sebesar Rp 775,8 triliun sampai Rp 845,3 triliun.

"Belanja pemerintah pusat kita ada 10,36 sampai 10,63 persen dan transfer ke daerah 4,33 hingga 4,66 persen dari GDP," ungkapnya.

Dia merinci penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.499,3 triliun sampai Rp 1.528,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 322,4 triliun sampai Rp363,1 triliun, dan hibah ditargetkan Rp 1,8 triliun sampai Rp 3,6 triliun.

"Dengan postur ini kita akan terus mendetailkan dari sisi pendapatan negara seperti tadi telah saya sampaikan reform bidang perpajakan maupun PNBP yaitu menggali dan meningkatkan basis pajak kita, memperkuat sistem perpajakan dengan membangun core tax dan juga terus melakukan sinergi antara pendapatan pajak dan bukan pajak," ungkapnya.

Ke depan pemerintah akan melakukan komposisi tersebut secara lebih seimbang, sehingga mencerminkan strategi belanja untuk membangun kualitas SDM, infrastruktur produktif, melindungi masyarakat rentan dan mendukung birokrasi yang efisien dan efektif serta profesional.

Kemudian target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto 4,81 persen sampai 5,8 persen dan investasi minus 0,3 persen sampai minus 0,95 persen, sehingga rasio utang ditetapkan 43,76 persen sampai 44,28 persen dengan titik tengah 41,05 persen.

Adapun keseimbangan primer tahun depan minus Rp 414,1 triliun sampai minus Rp 480,5 triliun atau minus 2,31 persen sampai minus 2,65 persen terhadap PDB. Lebih lanjut, dia menjelaskan tema PEM PPKF 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan melalui perbaikan human capital, transformasi ekonomi, serta reformasi fiskal.

Menurutnya pemulihan ekonomi pada 2022 masih akan sangat bergantung pada pemerintah dalam memfokuskan program-program yang mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk semakin sehat sekaligus pulih kembali.

“Seluruh stakeholder sangat penting termasuk pemerintah daerah yang memiliki peranan sangat strategis untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional serta menjalankan reformasi struktural,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika