REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina melayangkan protes diplomatik kepada China terkait pemblokiran Penjaga Pantai China (CCG) terhadap Penjaga Pantai Filipina (PCG) di sekitar Bajo de Masinloc, Laut China Selatan.

Menurut Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina, CCG memblokir hingga melakukan manuver berbahaya terhadap PCG yang sedang melakukan patroli dan latihan di perairan tersebut pada 24-25 April 2021.

Filipina juga memprotes keberadaan kapal ikan dan kapal milisi maritim China yang terus meningkat dan secara ilegal di zona maritim Filipina.

“Filipina meminta China untuk menarik kapal pemerintahannya di sekitar Kelompok Pulau Kalayaan dan Bajo de Masinloc,” kata DFA dalam pernyataannya, Senin (3/5).

DFA juga membantah pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada 26 April 2021 yang menyebut bahwa China memiliki kedaulatan atas Bajo de Masinloc.

Filipina menegaskan, pernyataan China tersebut tidak berbasis pada hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. DFA mengatakan, Kelompok Pulau Kalayaan dan Bajo de Masinloc merupakan bagian dari Filipina.

Patroli serta latihan yang dilakukan di kawasan tersebut, kata DFA, adalah tindakan yang sah dan merupakan bagian dari tanggung jawab administratif Filipina. Maka dari itu, China disebut tak memiliki hak penegakan hukum di area tersebut.

“Keberadaan kapal-kapal tersebut yang tidak sah dan berlama-lama adalah pelanggaran secara terang-terangan terhadap kedaulatan Filipina,” ungkap DFA.

Filipina juga meminta agar China mematuhi kedaulatan negaranya.

Sebelumnya, Filipina telah mengajukan setidaknya empat protes diplomatik terhadap China terkait isu Laut China Selatan. Protes pertama dilayangkan pada Maret 2021 menyusul laporan sekitar 220 kapal milisi China dikerahkan di dekat zona ekonomi eksklusif Filipina di Laut China Selatan.

Pada April 2021, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr memerintahkan Departemen Luar Negeri (DFA) melayangkan protes diplomatik atas keberadaan 240 kapal China di Laut Filipina Barat. Kemudian, DFA kembali melayangkan dua nota diplomatik pada 21 April 2021 sebagai bentuk protes terhadap kehadiran kapal China di zona maritim Filipina.

Filipina sebelumnya juga telah meningkatkan kehadiran armadanya di Laut Filipina Barat usai serbuan kapal-kapal China di wilayah perairan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika