REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru pada junta Myanmar, Senin (17/5) waktu setempat. Kali ini, AS menjatuhkan sanksi yang menargetkan Dewan Administrasi Negara Bagian (SAC) serta 13 pejabat.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS menuduh SAC, yang terbentuk sehari setelah kudeta 1 Februari, dibuat oleh militer untuk mendukung penggulingan pemerintah sipil terpilih secara demokratis. Di antara mereka yang dicatat dalam sanksi baru AS adalah empat anggota SAC.
Sebanyak sembilan pejabat lain adalah anggota utama pemerintah militer Myanmar, termasuk Gubernur Bank Sentral negara itu, Menteri Kerja Sama Internasional, dan Ketua Militer Kantor Pemilihan Komisi Pemilihan Umum. Langkah ini menjadi pertama kalinya Washington menargetkan pejabat sipil yang bekerja dengan junta, meskipun beberapa dari mereka pensiunan perwira militer.
Departemen Keuangan AS juga memberlakukan sanksi pada tiga anak dewasa dari pejabat militer Myanmar Myanmar. "Militer Burma terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menindas rakyat Burma. Tindakan hari ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk bekerja dengan mitra internasional kami untuk menekan militer Burma dan mempromosikan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta dan kekerasan yang berkelanjutan," ujar Direktur Kantor Kendali Aset Luar Negeri Andrea Gacki.
Burma merupakan nama lama Myanmar yang sering AS sebut. Langkah Washington membekukan aset dari daftar hitam dan umumnya orang Amerika berurusan dengan mereka.
Barat telah memimpin kecaman terhadap junta dan menerapkan sanksi terbatas karena mengambil alih daya penipuan dalam pemilihan yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi pada bulan November. Tuduhan penyimpangannya ditolak oleh Komisi Pemilihan.
Negara Asia Tenggara itu, juga dikenal sebagai Burma, telah mengalami krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Gelombang protes kemudian menggelora setiap harinya hingga kini yang menyebabkan lebih dari 700 orang terbunuh di tangan junta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika