REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi penyaluran anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 11 Mei 2021 mencapai Rp 172,35 triliun atau 24,6 persen dari pagunya, Rp 699,43 triliun. Capaian ini naik Rp 49,01 triliun dari realisasi kuartal I 2021 sebesar Rp 123,26 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, penyaluran dengan porsi tertinggi dicapai sektor insentif usaha yakni 47,3 persen. Realisasinya mencapai Rp 26,83 triliun dari pagu Rp 56,72 triliun. Selanjutnya adalah realisasi perlindungan sosial yang mencapai Rp 56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp 150,28 triliun. 

Sementara itu, realisasi anggaran sektor kesehatan sudah mencapai Rp 24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagi Rp 175,22 triliun. Program dukungan UMKM dan korporasi sudah disalurkan Rp 42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagi, Rp 193,53 triliun. Sementara Program prioritas sudah disalurkan Rp 21,8 triliun atau mencapai 17,6 persen dari pagu Rp 123,67 triliun. 

Peningkatan penyaluran anggaran PEN ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satu parameter perbaikan ekonomi juga tercermin dari peningkatan jumlah uang kartal yang beredar di wilayah Jabodetabek selama periode Lebaran tahun ini dibanding 2020 lalu. 

Airlangga menyampaikan, penarikan dana tunai di Jabodetabek selama Lebaran ini mencapai Rp 34,8 triliun. Angka tersebut naik 61 persen dibanding jumlah penarikan dana tunai pada Lebaran tahun lalu, Rp 21,7 triliun. 

Jumlah uang kartal yang beredar secara nasional juga mengalami kenaikan 41,5 persen, dari Rp 109,2 triliun menjadi Rp 154,5 triliun pada Lebaran tahun ini. 

"Dan tentunya pelarangan mudik melalui PPKM telah mendorong adanya belanja di wilayah aglomerasi," ujar Airlangga dalam keterangan pers, Senin (17/5). 

Kondisi di atas diyakini sebagai sinyal pemulihan ekonomi yang semakin nyata. Airlangga menilai, penerapan PPKM mikro dan larangan mudik membuat masyarakat melakukan mobilitas sebatas di dalam wilayah aglomerasi. Sebagai dampaknya, ekonomi di wilayah aglomrasi pun ikut meningkat. 

"Kemudian kalau dilihat dari pertumbuhan secara parsial kita lihat bahwa sektor pertanian, pengadaan listrik, air, informasi komunikasi, keuangan, dan kesehatan sudah positif," kata Airlangga.

Pemerintah juga mencatat ada 10 provinsi yang sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal I 2021 ini. Kesepuluhnya adalah Riau yang tumbuh 0,41 persen, Papua 14,28 persen, Sulteng 6,26 persen, Jogja 6,14 persen, Sulut 1,87 persen, Sultra 0,06 persen, NTT 0,12 persen, Papua Barat 1,47 persen, Bangka Belitung 0,97 persen, dan Maluku Utara 13,45 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika