Jumat 21 May 2021 17:05 WIB

DPRD Jabar Minta Daerah Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19

Anggota DPRD Jabar telah melakukan kunjungan ke lapangan terkait larangan mudik

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Sejumlah penumpang berjalan di Terminal Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021). Terminal Baranangsiang, Kota Bogor kembali beroperasi setelah berakhirnya larangan mudik dan operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP) serta bus antar kota dalam provinsi (AKDP) kembali berjalan melayani penumpang.
Foto: Antara/Arif Firmansyah
Sejumlah penumpang berjalan di Terminal Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021). Terminal Baranangsiang, Kota Bogor kembali beroperasi setelah berakhirnya larangan mudik dan operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP) serta bus antar kota dalam provinsi (AKDP) kembali berjalan melayani penumpang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah daerah baik Pemprov Jabar maupun pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pasca pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/Lebaran 2021.

"Tadi pagi saya membaca berita bahwa di Kota Bandung, minggu ini ada kenaikan kasus. Jadi 101 kasus dan biasanya beberapa pekan sebelum Lebaran angka harian kasus Covid-19 ada di angka 40 an. Artinya ini perlu ada kewaspadaan kita apakah di setiap daerah ada kenaikan kasus pasca Lebaran kemarin," ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Diskusi Bersama Wakil Rakyat Jabar, di Kota Bandung, Jumat (21/5).

Menurut Ineu, selama dua pekan setelan Lebaran, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berada di Komisi IV melakukan kunjungan ke lapangan terkait pengetatan perjalanan setelah larangan mudik Lebaran 2021.

"Minggu-minggu ini teman-teman di Komisi IV masih di lapangan untuk memantau pengetatan. Jadi dua minggu atau satu minggu ke depan banyak pemudik yg masuk ke Bandung. Ini nanti akan saya sampaikan jadi bahan evaluasi juga," paparnya.