REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BANDUNG – Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Jawa Barat, khususnya di DPRD Jawa Barat (Jabar), menjadi acuan bagi DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan oleh Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Arip Ahmad Ripai, usai menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kolaka di Bandung, Selasa (18/2/2025).
“Kunjungan kerja ini membahas Inpres 1/2025, implementasi aturan tersebut di Pemerintah Daerah Provinsi Jabar terutamanya di DPRD Jawa Barat seperti apa efisiensinya, item apa saja yang terkena pemangkasan. Mereka (DPRD Kolaka) belajar atau ingin mengetahui bagaimana implementasi Inpres 1/2025 ini,” kata Arip Ahmad Ripai, melalui siaran pers.
Arip menjelaskan implementasi Inpres 1/2025 di Jabar sejauh ini baru tahap perencanaan. Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi sudah mengoordinasikan visi misinya dengan tim transisi untuk nantinya dijadikan bahan kebijakan gubernur terpilih setelah dilantik nanti.
Selain itu, efisiensi yang akan diimplementasikan di Jabar dipastikan tak akan menggangu kinerja semua Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Provinsi Jabar. Disamping itu, efisiensi akan diimplementasikan di APBD perubahan.
Sebetulnya, ada prosedur yang jelas dalam SOP perubahan anggaran. Pertama, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mungkin perlu direvisi. Setelah itu, dilakukan perubahan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sebelum masuk ke pembahasan perubahan APBD, harus ada evaluasi dan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terlebih dahulu.
“Baru kita bisa melakukan eksekusinya di APBD Perubahan atau efisiensi,” ucap dia.
Efisiensi yang dilakukan di Jabar akan diperuntukkan pembiayaan infrastruktur jalan Ruang Kelas Baru (RKB) hingga untuk instalasi listrik atau disebut dengan Program Jawa Barat Caang.
“Iya karena memang kalau misalnya tadi harapan pak gubernur terpilih bisa menyelesaikan jalan, jalan itu baru bisa dieksekusi ya setelah ada perubahan. APBS Perubahan itu paling cepat ya mungkin sekitar Juli cepatnya begitu ya selesai perubahan,” kata dia.
Sementara di DPRD Jawa Barat masih menunggu legal formalnya dari kepala daerah. Sebab, kepala daerah dalam hal ini Gubernur Jabar belum dilantik. Apabila sudah dilantik kemungkinan baru bisa diimplementasikan secara formal.
“Ini akan dibahas di Komisi, Badan Anggaran, untuk efisiensi ini. Meskipun untuk awal mungkin sudah. Namun demikian secara formal perlu formalitas dengan pimpinan daerah yaitu, Pak Gubernur Jabar yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Barulah bisa dibicarakan kaitannya dengan efisiensi, alokasi anggaran,” kata Arip Ahmad Ripai.
Untuk di DPRD Jawa Barat, efisiensi dilakukan salah satunya pos anggaran perjalanan dinas, efisiensi anggaran makan dan minum, pembiayaan seremonial dan hal-hal yang dianggap tidak penting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika