REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lalu Makripuddin menilai pandemi akan berpengaruh terhadap angka stunting. Menurutnya, pandemi yang memengaruhi ekonomi akan secara otomatis berdampak pada hal-hal lainnya dalam kehidupan masyarakat.
"Kalau dia pengaruh terhadap ekonomi, maka dampaknya yang lain akan banyak ikutannya. Termasuk salah satu yang berpengaruh terhadap munculnya kelahiran bayi-bayi stunting," kata Lalu, ditemui di Kantor BKKBN, Rabu (23/6).
Pada tahun 2020, angka stunting di Indonesia diperkirakan sebanyak 27,6 persen. Namun, Lalu menjelaskan para pakar menghitung angka stunting di Indonesia tahun 2020 bisa mencapai 32 persen. Artinya, pengaruh pandemi cukup tinggi terhadap angka stunting di Indonesia.
Selain dari segi ekonomi, pandemi juga memengaruhi kesehatan masyarakat. Covid-19 berhubungan pada kemampuan seseorang untuk bernapas, yang artinya mengganggu pasokan oksigen masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, jika ibu hamil terpapar Covid-19 maka oksigen yang masuk ke tubuhnya akan terganggu.
"Kita tahu salah satu yang dimakan oleh Covid-19 itu oksigen. Supply oksigen ke tubuh jadi sedikit. Tentu pengaruhnya ke tubuh kita. Kalau ibu hamil terpapar maka pemberian makanan kepada janin terhambat," kata Lalu menambahkan.
Untuk mengendalikan angka stunting, posyandu berperan salah satunya untuk memastikan gizi anak terjamin. Lebih lanjut, Lalu berharap pada tahun 2021 posyandu sudah mulai aktif. Namun, di saat yang sama Lalu mengingatkan agar jika posyandu berada di zona merah maka sebaiknya jangan dibuka terlebih dulu.
Sementara bagi posyandu yang berada di zona kuning atau hijau maka sudah bisa dijalankan. Lalu menegaskan, meskipun sudah berjalan posyandu di zona ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. "Jadi petugas posyandu membatasi berapa kira-kira yang bisa menjaga jarak. Sehingga pelayanan tidak hanya dilakukan satu kali," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika