REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prof Din Syamsuddin menyampaikan meningginya penyebaran wabah Covid-19 dan tersebarnya varian delta yang berbahaya telah merenggut nyawa banyak orang. Ribuan orang juga terpapar sakit.
Prof Din mengatakan semua rumah sakit dan tempat perawatan juga penuh dan sesak sehingga terpaksa didirikan tenda-tenda darurat. Ini adalah kejadian luar biasa yang perlu disikapi dengan muhasabah atau introspeksi atau mawas diri.
"Seyogyanya pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat Covid-19, dan bangsa menghadapi bencana nasional," kata Prof Din melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Kamis (1/6).
Sehubungan dengan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 ini menyarankan sekarang saatnya segenap warga bangsa bersatu padu dan bahu-membahu menanggulangi musibah. Segenap rakyat agar meningkatkan disiplin menegakkan protokol kesehatan dengan menjalankan 5 M sebagai bentuk ikhtiar insani.
"Namun, dalam keadaan demikian upaya rohani yakni mendekatkan diri kepada Ilahi Allah SWT janganlah dihindari atau dikurangi," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020.
Prof Din mengingatkan pemerintah lebih bersungguh-sungguh menanggulangi bencana nasional ini dengan tidak ragu-ragu menerapkan penutupan wilayah (lockdown) dan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Dana ratusan triliun yang dikuasai pemerintah agar dimanfaatkan untuk penyediaan obat-obatan, suntikan, vaksin gratis bagi rakyat, dan mendorong perguruan tinggi nasional atau laboratorium kesehatan nasional untuk meneliti dan memproduksi vaksin dan obat-obatan dari dalam negeri sendiri dari pada mengimpornya dari luar negeri.
"Dalam kaitan ini, kepada pemangku amanat kekuasaan, para elite politik, untuk menunjukkan empati kepada penderitaan rakyat," kata Prof Din.
Ia menegaskan, di tengah suasana demikian, adalah arif untuk menghentikan tindakan kontra produktif. Seperti mempertentangkan agama dengan Pancasila, seperti dalam tes wawasan kebangsaan KPK, cenderung menghembuskan tuduhan pejoratif kepada pihak lain, mengembangkan isu-isu politik ambisius seperti pemindahan ibu kota negara, perpanjangan masa kekuasaan presiden, atau pengajuan capres-cawapres, serta sikap otoriter represif yang melemahkan kebebasan akademik di kampus.
"Lebih dari itu, saatnya menghentikan segala bentuk ketidakadilan atau kezaliman dalam penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan. Semuanya itu, selain memalingkan perhatian dan fokus dari menanggulangi musibah, juga telah dan potensial memunculkan kegaduhan publik yang tidak perlu," ujar Prof Din.
Ia mengingatkan, wabah Covid-19 adalah musibah dari Allah SWT yang perlu disikapi dengan muhasabah, yakni introspeksi dan mawas diri, dan menjauhi sikap sombong atau takabur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika