REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) intens berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk mengawasi pendistribusian oksigen dari produsen sampai ke rumah sakit. Hal itu bertujuan agar pasokan oksigen ke rumah sakit berjalan optimal.
Menurut Asisten Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, sampai saat ini, tidak ada indikasi penimbunan oksigen. Kelangkaan oksigen murni karena permintaan yang melonjak.
Selain itu, kata Taufiq, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah menginstruksikan TNI/Polri untuk melakukan pengamanan oksigen maupun obat-obatan.
"Kerja sama dengan Polda Jabar sudah dilaksanakan. Salah satunya mengawal pendistribusian dari produsen ke rumah sakit, sehingga distribusi dipastikan aman sampai ke rumah sakit," ujar Taufiq, Selasa (6/7).
"Untuk penimbunan, sudah jelas sekali instruksi Kemenko Marvest agar Kepolisian dan TNI melakukan pengamanan komoditas obat-obatan dan oksigen," imbuhnya.
Menurut Taufiq, posko oksigen di level provinsi sudah beroperasi sejak 1 Juli 2021. Sedangkan, posko oksigen di tingkat kabupaten/kota di Jabar masih dalam tahap pembentukan.
"Sejak 1 Juli kemarin sudah beroperasi di tingkat Provinsi, sementara di 27 kabupaten/kota sedang dibentuk dan secepatnya akan beroperasi juga," katanya.
Pemprov Jabar, kata dia, berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit. Pemda Provinsi Jabar juga mendapat dukungan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan Pertamina.
"Posko oksigen Jabar difasilitasi BUMD Jabar. PT Jasa Sarana sedang berupaya menambah tabung oksigen baru untuk kebutuhan rumah sakit. Upaya-upaya lain adalah membantu pendistribusian oksigen dari tempat pengisian ke rumah sakit dan sebaliknya," kata Taufiq.