REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengapresiasi sikap BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang berani menyampaikan kritik terhadap Wakil Presiden (wapres) Ma'ruf Amin dan Ketua DPR, Puan Maharani. Menurutnya, kehadiran dan kritisisme mahasiswa ini telah lama dinanti lantaran suara-suara mahasiswa tak terdengar dalam berbagai peristiwa seperti penghapusan subsidi BBM, pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, korupsi bansos, revisi UU KPK dan polemik TWK KPK.
"Kami mengapresiasi sikap BEM Unnes, sama halnya dengan BEM-BEM dari berbagai kampus lainnya, dengan idealisme yang tetap terjaga dan keberaniannya mahasiswa tampil untuk bersuara," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis (8/7).
Kamhar mengatakan, kritik yang disampaikan BEM Unnes memiliki substansi yang sama dengan kritik yang disampaikan BEM UI dan berbagai BEM universitas lainnya, sebagai respons dan ekspresi atas kondisi bangsa kekinian. Menurutnya, sikap mahasiswa tersebut merupakan ekspresi demokrasi yang menyampaikan pesan ketidakpuasan yang disuarakan mahasiswa.
Kamhar menambahkan, kritik mahasiswa yang sebelumnya dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, dan kini dialamatkan kepada Ma’ruf Amin dan Puan Maharani adalah bentuk kritik simbolik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif yang mesti bertanggung jawab terhadap penangan dan penyelesaian krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Menurutnya, yang terjadi saat ini Covid-19 justru semakin melonjak tak terkendali, daya beli masyarakat semakin terpuruk, lapangan kerja yang berkurang dan utang yang semakin menumpuk.
"Kritik mahasiswa dan pergerakan mahasiswa harus diapresiasi tidak boleh dibungkam apalagi diembuskan berbagai fitnah untuk mendelegitimasi. Praktik seperti ini hanya lazim pada rezim otoriter yang anti demokrasi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab sejarah sebagai penjaga nilai dan agen pembaharu," ungkapnya.
Dia meyakini, protes yang dilayangkan mahasiswa tidak asal-asalan. Ada prosedur kajian dan check and recheck yang dijalankan secara ketat untuk menjaga kualitas gagasan.
Selain itu dirinya menilai, gerakan mahasiswa tersebut dilatari dengan kenyataan bahwa krisis kesehatan belum usai. Ditambah lagi di tengah penanganan covid-19, pemerintah malah sibuk dengan pembangunan ibu kota negara baru, rencana belanja alutsista, dan kasus korupsi Bansos yang melibatkan partai penguasa.
"Tentu ini menyakitkan dan mencederai rasa keadilan rakyat. Keselamatan rakyat haruslah menjadi yang utama dan diutamakan. Pemerintah harus cerdas dan cermat untuk memilah mana asap mana api," ucapnya.
Untuk diketahui BEM Unnes menyampaikan protes terhadap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) di akun Instagram BEM KM Unnes. Dalam protesnya tersebut, BEM Unnes menyematkan julukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan 'The King of Silent' dan Ketua DPR Puan Maharani dengan 'The Queen of Ghosting'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika