REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan KAI Commuter mendukung PPKM Darurat dalam menekan angka mobilitas masyarakat sebagai salah satu upaya pemerintah, termasuk melalui SE Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2021. KAI Commuter, ucap Anne, mengingatkan seluruh masyarakat yang menggunakan KRL adalah mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal.
"Mulai Senin (12/7) masyarakat yang menggunakan KRL wajib menunjukan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan pemda dan/atau surat tugas yang ditandatangani pimpinan instansi (minimal eselon II untuk pemerintahan) atau pimpinan perusahaan atau kantor yang termasuk sektor esensial dan kritikal," ujar Anne saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (11/7).
Anne menyampaikan, KAI Commuter terus menjalankan protokol kesehatan secara ketat serta peraturan-peraturan pemerintah di masa PPKM Darurat ini. KAI Commuter, lanjut Anne, mengimbau masyarakat untuk beraktivitas di rumah saja kepada para pengguna yang bekerja di sektor nonesensial dan nonkritikal.
"Mari lindungi kesehatan keluarga dan sesama guna menekan penyebaran Covid-19," ungkap Anne.
Anne menyampaikan, mobilitas pengguna KRL terus berkurang selama delapan hari pelaksanaan PPKM Darurat. Selama hari kerja pekan ini, ucap Anne, pengguna KRL menyentuh angka 1.176.719 orang atau 235.344 orang per hari. Sementara pekan sebelum pemberlakuan PPKM Darurat mencapai 1.607.818 orang atau 321.564 orang per hari.
"Angka ini berkurang sekitar 26 persen," lanjut Anne.
Selain itu, kata Anne, KAI Commuter juga mencatatkan penurunan jumlah pengguna pada Sabtu (10/7) yang sebanyak 168.407 orang atau turun 15 persen dibandingkan Sabtu (3/7) atau saat hari pertama penerapan PPKM Darurat yang sebanyak 200.059 orang.
"Sementara itu hingga Ahad (11/7) pukul 09.00 WIB, KAI Commuter mencatat ada 30.075 orang atau berkurang 26 persen dibanding Ahad (27/6) yang mencapai 40.534 orang saat sebelum penerapan PPKM Darurat," kata Anne menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika