REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah webinar bertajuk Top BUMD Awards 2021 digelar pada Kamis (29/7). Webinar yang diikuti perwakilan lebih dari 180-an perusahaan BUMD (badan usaha milik daerah) itu mengusung tema  ‘Membangun Kinerja dan Layanan BUMD Tetap Produktif di Masa Pandemi Covid-19’. 

Acara ini digelar oleh Majalah Top Business (MSI Group), bekerja sama dengan I-OTDA (Institut Otonomi Daerah) dan LKN (Lembaga Kajian Nawacita). Serta didukung oleh Solusi Kinerja Bisnis (SKB), SGL Management, Melani K. Hariman and Associates, Dwika Consulting, Sinergi Daya Prima, dan akademisi FEB Universitas Padjadjaran, Bandung.

Top BUMD Awards adalah kegiatan pembelajaran dan penghargaan BUMD yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. Webinar ini, merupakan rangkaian kegiatan acara puncak penghargaan Top BUMD Awards 2021. “Webinar ini merupakan salah satu forum untuk saling berbagi pengetahuan dan pembelajaran bagi BUMD di Indonesia,” papar Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2021, M  Lutfi Handayani, yang sekaligus merupakan pemimpin redaksi Majalah Top Business dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Sejumlah pembicara penting, mengisi webinar tersebut. Antara lain, Djohermansyah Djohan (presiden Institut Otonomi Daerah/ahli otonomi daerah); J  Kristiadi (Institut Ekonomi Daerah/CSIS); Wahyudin Zarkasyi (guru besar Universitas Padjajaran); Bima Yudhistira (ekonom Celios), dan Melani Harriman (pakar keuangan). 

Selain itu, beberapa direktur utama/CEO BUMD terbaik juga berbagi ilmu dan pengalamannya dalam membangun kinerja dan layanan BUMD  di masa pandemi ini. Diantaranya adalah, Achmad Syamsudin (Bank Sumsel Babel), Syamsul Hadi (Perumdam Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang), Sofyan Sapar (Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten  Tangerang), Hendra Pebrizal (Perumdam Kota Padang), dan Rohmad Widodo (BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang).

Memberikan sambutan dalam webinar tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Mochamad Ardian Noervianto, mengatakan bahwa satu wujud implementasi otonomi daerah, adalah tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah di tiap aspek. Hal ini diharapkan mampu menaikkan layanan publik. “Di sini, BUMD pun harus mampu memberikan layanan optimal ke masyarakat,” katanya.

BUMD memerlukan titik maju. Dan hal itu mencakup struktur seperti dewan pengawas, tata kelola perusahaan yang berstandar bagus, dan lain-lain. “BUMD, kini stakeholder-nya harus satu persepsi. Maka pelayanannya lebih maju dan ada langkah strategis ke depan,” kata Ardian. 

Dia menambahkan, “Positioning BUMD, penting. Begitu pula inovasinya, termasuk saat Covid-19 ini. Perlu profesionalisme yang tinggi untuk hal tersebut.”

Dengan jumlah BUMD yang banyak dan strategis, memang mereka perlu kepastian hukum. “Dan adalah penting pula untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lain,” kata pejabat Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Djohermanyah Djohan dalam webinar tersebut menjelaskan beberapa hal. Antara lain, dikatakannya bahwa peran BUMD adalah meningkatkan ekonomi daerah, menjadi sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat. “BUMD, seyogianya menjawab kebutuhan pemda dan masyarakat, saat masa Covid-19 ini,” kata dia.

Beberapa masalah klasik BUMD adalah sering kali masih lemahnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan modal usaha, dan lain-lain.

Djohermansyah pun mengatakan bahwa saat masa berat akibat Covid-19, perlu ada peningkatan kinerja BUMD. Sementara di saat sama, pemda juga mengalami dampak Covid-19. 

Mengatasi hal tersebut, perlu adanya pengembangan kolaboratif. Di sini, pemda memberi wewenang lebih besar kepada BUMD serta meminimalkan campur tangan politik.  “Perlu juga untuk menaikkan kompetensi dan profesionalitas direksi BUMD dan jajarannya. Dengan demikian maka BUMD bisa bagus dalam masa sulit ini,” papar Djohermansyah.

“Inovasi pun,” kata Djohermansyah, “sudah tentu penting untuk dilakukan oleh BUMD.”

Ahli ilmu politik dari Institut Otonomi Daerah dan CSIS, J  Kristiadi, mengatakan bahwa pemda seyogianya memberi kebijakan yang memberi peluang bagi BUMD untuk lebih bergerak. “BUMD itu, intinya bahwa potensi daerah dimaksimalkan oleh pemda.

Perkembangan BUMD harus dimaksimalkan. Pada saat yang sama, aspek pelayanan publik oleh BUMD harus dioptimalkan. Serta jangan melupakan pentingnya inovasi,” kata Kristiadi.

Bima Yudhistira, ekonom muda dari Celios, merekomendasikan sejumlah hal untuk BUMD. Pada masa Covid-19 ini, BUMD harus cermat membaca sektor usaha mana yang paling dini dilonggarkan dari pembatasan mobilitas. Ini adalah hal yang sangat penting. “Contohnya, BUMD perbankan harus melihat, mana sektor yang paling tepat untuk prioritas pemberian kredit. Contohnya adalah sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian,” kata Bima.

Bank BUMD pun, Bima mengimbuhkan, punya peluang untuk menggarap segmen digital yang mendapatkan pertumbuhan tinggi. Digitalisasi bisa dilakukan di berbagai segmen layanan. “Pastikan agar layanan tetap up to date dan sesuai kebutuhan nasabah,” katanya.

Direktur Utama Perumdam Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi, mengatakan bahwa kinerja pihaknya naik dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut misalnya dalam pertumbuhan pelanggan, audit kinerja, dan lain-lain. “Untuk tahun 2018 sampai 2020, laba kami pun dalam tren naik. Sedangkan untuk audit kinerja 2018-2020 berdasarkan penilaian BPPSPAM, trennya juga naik,” katanya.

Kata Syamsul Hadi, pihaknya pun intensif menggelar sejumlah inovasi. Contohnya adalah adanya aplikasi untuk sistem informasi manajemen hibah air minum.

Sofyan Sapar, direktur utama  Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, mengatakan bahwa pihaknya terus menggelar inovasi bisnis, yang disertai dengan investasi. Contohnya adalah penambahan jaringan pipa yang terus berlangsung. “Untuk pembacaan meteran pelanggan, kami pun sedang masuk ke penggunaan meteran digital. Jadi, tidak akan lagi menggunakan pembacaan dengan ponsel Android,” katanya.

Sofyan juga mengatakan bahwa pihaknya menyetorkan dividen laba  ke pemerintah kabupaten, yang besarnya secara rata-rata Rp  20 miliar per tahun. “Setoran kami terbesar di antara BUMD yang dimiliki Kabupaten Tangerang,” dia menjelaskan.

Masih dalam webinar yang sama, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan pertumbuhan bisnis untuk tahun 2020. Sementara pada saat yang sama, dampak Covid-19 sudah terjadi. “Laba kami tahun 2020, di Rp  552 miliar atau 107 persen  dari target. Saat Covid-19 muncul di Maret 2020, kami langsung mencari alternatif lain agar tetap tumbuh,” katanya.

Kini pun, kata dia, Bank Sumsel Babel terus memperkuat saluran digital. Layanan seperti mobile banking, internet banking, dan lain-lain sejenis, terus diperkuat. 

“Kami mencoba terus pahami keinginan nasabah, dan kami lakukan perubahan-perubahan.  Antara lain masuk ke layanan Laku Pandai yang banyak dibutuhkan sektor pertanian di desa, perkuat kanal-kanal digital, dan lain-lain,” ia menjelaskan.

Selanjutnya, Direktur Utama BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, Rohmad Widodo, juga tampil sebagai pembicara pada webinar tersebut. Salah satu hal yang dipaparkannya adalah tentang kefokusan bank tersebut kepada kelompok UMKM. Termasuk di situ adalah pembinaan-pelatihan untuk UMKM. “Sejak awal berdiri, kami sudah fokus ke UMKM,” katanya.

Rohman pun menjelaskan bahwa bank tersebut menerapkan mindset ‘Unggul’. Dalam hal itu, rinciannya adalah: produk layanan yang simpel tapi unggul; jaringan kantor merata, prosedur layanan mudah; SDM unggul; serta nasabah yang loyal.

Walikota Padang Hendri Septa, pada webinar tersebut, memaparkan bahwa adalah penting bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kapasitas BUMD. Termasuk dalam hal tersebut adalah Perumda Air Minum Kota Padang. “BUMD tersebut andil besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Beberapa perusahaan besar yang berinvestasi di Kota Padang, kebutuhan airnya dilayani oleh Perumda Air Minum Kota Padang,” kata walikota tersebut. 

Dengan keterbatasan yang ada, BUMD tersebut pun berupaya melayani semua masyarakat. “Harus tetap melayani dengan baik. Perubahan tata ruang akibat gempa pun membuat pola distribusi dan produksi, berubah,” kata dia. 

Pemkot Padang dalam 2016-2020 terus menambah penyertaan modal ke BUMD tersebut. Periode 2019-2024, penyertaan tersebut berkisar Rp 150 miliar. “Kami pun memberi dukungan berupa regulasi penyesuaian tarif air bersih,” kata walikota tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika