Selasa 03 Aug 2021 17:35 WIB

Meski PPKM Level 4, UMKM Tetap Harus Dibantu

Kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah dianggap paling tepat.

Sofjan Sjaf, Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB).
Foto: istimewa
Sofjan Sjaf, Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 ini sangat berpengaruh bagi sumber ekonomi masyarakat terutama sektor UMKM. 

"UMKM yang mendagangkan barangnya di pasar kemudian di tempat-tempat tertentu, tetapi sekarang pembatasan skala itu menjadi penting," kata Sofjan Sjaf, Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB).

Namun di satu sisi, kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah dianggap paling tepat. Pasalnya, kebijakan itu untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. "Kebijakan pemerintah saya kira tepat juga. Mereka membatasi mobilitas penduduk agar tidak terjadinya kontak fisik atau social distancing yang dikawal dengan baik," katanya.

Meski demikian, seharusnya bagi masyarakat yang terkena dampak diberikan ruang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan karena ada kendala.

"Ini problem. Kenapa, karena indetifikasi mereka (pemerintah, red) itu tidak dilakukan real time, Jadi, sudah saat kita bangun dan bangkit. Karena covid-19 sangat memberikan arti buat kita," kata Sofyan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan upaya pemerintah dalam mengembangkan pasar UMKM Indonesia lebih besar lagi perlu didukung masyarakat Indonesia dengan membeli produk-produk dalam negeri ketimbang produk asing."Kebijakan pemerintah untuk memberi ruang agar pasar berkembang lebih besar di dalam negeri, harus bersamaan dengan kesadaran masyarakat membeli produk dalam negeri. Tanpa itu saya kira kita akan terus menjadi negara konsumen," kata Teten dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (3/8). 

Teten mengatakan saat ini pemerintah gencar mendorong pengembangan UMKM dalam negeri mulai dari pendampingan dalam pengembangan produk untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas, literasi digital pada pelaku UMKM agar produknya bisa masuk ke ekosistem pemasaran digital, penyiapan infrastruktur internet, hingga penyediaan alat produksi dan logistik yang terjangkau industri kecil.

 

 

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement