REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Charta Politika menyampaikan hasil survei terbarunya yang menunjukkan kendala dalam program nasional vaksinasi Covid-19. Kendala pertama dalam vaksinasi adalah ketidakjelasan informasi mengenai vaksin itu sendiri.
"Sebanyak 29,4 persen masyarakat menyatakan ketidakjelasan informasi mengenai vaksinasi menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam rilis daringnya, Kamis (12/8).
Keengganan masyarakat untuk vaksinasi karena ketidakjelasan informasi, menurut Yunarto, salah satunya disebabkan oleh komunikasi pemerintah yang kurang baik. Hal inilah yang akhirnya sedikit demi sedikit memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
"Padahal, ada 72 persen yang menyatakan bersedia divaksin, masih ada 23,9 persen yang tidak ingin divaksin. Sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 3,7 persen," ujar Yunarto.
Pembangunan kepercayaan publik dinilainya belum dilakukan maksimal oleh pemerintah, khususnya yang terkait dengan data Covid-19. Padahal, data dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penanganan pandemi, termasuk vaksinasi.
Di samping itu, dia juga mengkritik, komunikasi pemerintah kepada publik terkait kebijakan penanganan Covid-19. Hal tersebut semakin diperparah dengan hadirnya istilah-istilah yang kerap berganti selama penerapannya.
"Komunikasi menjadi PR (pekerjaan rumah) besar untuk pemerintah, siapa panglima komando penanganan, berubah-ubah formasi. Semoga tidak terjadi lagi perubahan dan otomatis gaya komunikasi dan pendekatan tidak akan berubah," ujar Yunarto.
Adapun kendala vaksinasi kedua adalah masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 sebesar 26,3 persen. Lalu distribusi vaksin yang tidak merata (17,3 persen), fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas (11,2 persen), dan jumlah tenaga kesehatan yanh sedikit (7,5 persen).
Charta Politika melakukan survei pada 12 hingga 20 Juli 2021, dengan jumlah responden sebanyak 1.200. Metode wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan metode multistage random sampling.
Unit sampling primer survei (PSU) ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah masing-masing 10 orang dari 120 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia. Adapun margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika