REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 80 program untuk pengembangan Kawasan Jawa Barat (Jabar) Selatan senilai Rp 157 triliun dan program yang disiapkan tersebut menggunakan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif berharap konsep pengembangan terpadu menghasilkan spread-effect yang akan memberikan pengaruh positif antarwilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah.
"Hal tersebut memanfaatkan potensi dari tiga sektor yang ada di wilayah tersebut, yakni agribisnis, perikanan, dan pariwisata," katanya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun virtual bertema Pengembangan Wilayah Jawa Barat Selatan.
Kegiatan ini merupakan sinergi antara Bappeda Jabar, BUMN Center Universitas Padjadjaran, Institut Transportasi Logistik (ITL) Trisakti, dan Kantor Perwakilan BI Jabar.
Hadir pada acara tersebut Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Ady Rachmat, Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi, DPMPTSP Jabar Deni Rusyana, Kepala Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suripno, dan akademikus Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti.
Ferry melanjutkan Jabar selatan memiliki potensi yang besar. Namun,di sisi lain juga memiliki sejumlah keterbatasan. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut masih terbatas.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Ady Rachmat menyebutkanpercepatan pembangunan Kawasan Jabar Selatan terdapat 80 program dengan total dana sebesar Rp 157 triliun.
Program tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni Tahap I (rampung 2024) dan Tahap II (rampung 2030). Program ini terdiri atas sektor pariwisata (9 program), kelautan perikanan (8 program), agribisnis (4 program), dan infrastruktur (59 program).
Adapun rekapitulasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan, APBN murni (Rp 4 triliun), APBD murni (Rp 270 miliar), APBN dan APBD (Rp 13 triliun), APBN dan BUMN/BUMS/Swasta (Rp 26 triliun), APBN, APBD, dan BUMN/BUMD/Swasta (Rp 5 triliun), kemudian BUMN/BUMD/swasta (Rp 107 triliun).
Pada kesempatan itu, Deputi Kepala Bank Indonesia Jabar Bambang Pramono mengatakan daerah ini masih terkonsentrasi di wilayah utara meski investasi Jabar pada Semester I 2021 tertinggi secara nasional, khususnya di kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung.
"Investasi di wilayah Jabar selatan sangat kecil. Salah satu indikasi lemahnya investasi di wilayah selatan adalah kurangnya infrastruktur di wilayah tersebut sehingga pengembangan infrastruktur perlu dilakukan," katanya.
Akademikus Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menyebutkan data menunjukkan kinerja IPM Wilayah Jawa Barat Selatan relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah Jabar tengah dan utara.
Beberapa permasalahan klasik di Jabar selatan adalah kawasan tersebut merupakan wilayah zona konservasi alam untuk backbone wilayah tengah dan wilayah utara, kemudian difokuskan pada pertanian, kehutanan, wisata, dan zona konservasi air.
"Pembangunan Jabar selatan intinya adalah konservasi, konservasi, konservasi, kemudian sustainable agriculture, melakukan literasi manajemen sumber daya alam, serta clean development mechanism strategy," ujarnya.
Dalam pengembangkan sebuah wilayah, menurut Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suripno, harus secara terintegrasi dan harmonis dengan perencanaan sistem transportasi, atau tidak bisa secara parsial atau terpisah-pisah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika