REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi solidaritas yang terus bermunculan melalui aksi kemanusiaan di masa-masa pandemi. Mulai dari dapur umum hingga penggalangan dana yang menjadi solusi bagi penyediaan kebutuhan sarana-prasarana kesehatan atau mendukung tenaga kesehatan. “Ini semangat yang harus diapresiasi dan dijaga. Pemerintah harus mengimbanginya lagi dengan kebijakan yang makin berpihak pada sebesar-besar keselamatan rakyat,” ujar Puan di Jakarta baru-baru ini.
Puan mengingatkan, PPKM Darurat harus benar-benar digunakan sebagai momentum mengerem laju kasus Covid-19 dan mencegah sebanyak mungkin kematian karena wabah. Mantan Menko PMK ini juga meminta semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien. Terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena Covid-19.
Inisiatif pemerintah menyediakan layanan telemedicine, menurut Puan patut diapresiasi. Namun, pelaksanaan di lapangan juga harus terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya. “Jangan dipersulit, jangan dibiki rumit. Mari bersama-sama turun tangan sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, keselamatan rakyat harus jadi penjuru,” tegas Puan.
Penanganan masalah kesehatan ungkap Puan, merupakan penentu untuk langkah selanjutnya termasuk di sisi ekonomi. “Daya tahan rakyat itu terbatas ketika pembatasan mobilitas berlangsung lama,” kata Puan.
Puan mendorong pula program-program pro-rakyat terus ditingkatkan, baik sebagai penyangga selama pandemi dengan pembatasan mobilitas maupun antisipasi perkembangan ekonomi pasca-pandemi. Sebagaimana laporan kinerja APBN 2020 dan realisasi semester 1 APBN 2021, angka kasus yang masih terus naik juga akan menjadi persoalan besar bagi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena Covid-19 adalah landasan untuk pemulihan ekonomi nasional ke depan,” tegas Puan.
Dia pun mendesak pemerintah untuk memastikan bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19 benar-benar sampai kepada yang berhak. “Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat,” katanya.
Puan menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu yang menyebut bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah. Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan, baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga. “Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu?” tanya Puan.
Dari total pagu Rp 11,51 triliun, Menteri Keuangan menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp 983 miliar. Dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.
Puan mengingatkan lagi, penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi. Untuk penanganan Covid-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting sembari menanti vaksinasi menjangkau paling tidak 70 persen populasi.
