REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) terus memantau perkembangan pemulihan ekonomi nasional dan merancang exit policy dari segala kebijakan yang ada sekarang. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, saat ini, segala kebijakan BI difokuskan untuk pro growth.

"Kita sudah bisa menumbuhkan ekonomi, juga optimisme hingga ke daerah, kita terus bangun confident itu," katanya dalam Konferensi Pers Pemerintah dan BI untuk Perkuat Kerja Sama Pembiayaan Sektor Kesehatan dan Kemanusiaan, Selasa (24/8).

Namun kemudian, varian delta Covid-19 menyerang sehingga membuat beban kembali berat, termasuk pada sistem perekonomian. Perry mengatakan, kondisi ini akhirnya membuat BI dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk kembali melanjutkan skema burden sharing.

Menurutnya, ini merupakan bentuk ikhtiar untuk terus mendorong momentum pemulihan. Baik dalam mengatasi Covid-19, pembiayaan sektor kesehatan, kemanusiaan, hingga pemulihan ekonomi.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III, skema burden sharing diwujudkan dalam pembelian oleh BI atas Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh pemerintah, secara private placement. SBN yang akan dibeli meliputi Rp 215 triliun pada 2021 dan Rp 224 triliun pada 2022.

"Ini untuk membeli vaksin, membiayai perawatan rumah sakit, meningkatkan kemampuan kita di bidang kesehatan, bantuan sosial, jadi kita tidak harus relokasi-relokasi anggaran memulihkan ekonomi lagi," katanya.

Perry mengatakan langkah tersebut telah disampaikan kepada berbagai pihak, seperti investor hingga instansi pemeringkat. Untuk exit policy kebijakan, Perry menyebut BI nantinya akan sedikit demi sedikit mengurangi likuiditas di pasar sekitar akhir 2022.

"Sekarang likuiditas di pasar besar sekali, kita kurangi sedikit demi sedikit tidak akan pengaruhi pemulihan ekonomi dan kinerja kredit," katanya.

Selanjutnya, BI akan mempertimbangkan kembali kenaikan instrumen suku bunga acuan di akhir tahun 2022, bersama dengan pengendalian inflasi. Perry mengatakan dampak kebijakan-kebijakan terhadap inflasi baru akan terjadi sekitar 2023.

Ikuti Whatsapp Channel Republika