REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum akan memulai pembelajaran tatap muka (PTM) dalam waktu dekat, meski saat ini telah masuk PPKM level 3. Alasannya terkait dengan realisasi vaksinasi yang masih rendah serta kesiapan dari sekolah yang belum maksimal.
“Kami sudah putuskan bahwa masih akan dibahas lebih detail lagi oleh tim kami, jadi walaupun Inmendagri dapat dilakukan PTM dengan terbatas, tapi kondisinya akan kami nilai,” tutur Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat konferensi pers di Puspemkot Tangsel, Selasa (24/8).
Benyamin menjelaskan, saat ini capaian vaksinasi Covid-19 di Tangsel belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan catatannya, hingga Selasa (24/8), realisasi vaksinasi dosis satu di Tangsel baru tercapai sebanyak 489 ribu atau 46 persen dari target sebanyak 1,07 juta jiwa, sementara dosis dua tercapai lebih dari 271 ribu atau 25 persen dari target.
“Pertimbangannya vaksinasi kita baru 46 persen. Kalau sudah 60 persen 70 persen, tatap muka sudah bisa kita lakukan sebetulnya,” tuturnya.
Data menunjukkan, kalangan remaja berusia 12 tahun hingga 18 tahun tercatat sebagai kelompok sasaran vaksinasi yang paling rendah persentase realisasinya dibandingkan kelompok lainnya, yakni sekitar 17 persen dari target sebanyak lebih dari 130 ribu jiwa. Itu terjadi karena vaksinasi bagi kalangan remaja baru-baru ini dilakukan, usai kalangan tenaga kesehatan, pelayan publik, lanjut usia (lansia), dan masyarakat rentan serta masyarakat umum.
Selain soal vaksinasi yang belum sesuai harapan, Benyamin juga mengatakan faktor yang memengaruhi belum dilakukannya PTM lantaran kesiapan sekolah belum maksimal. Dia menerangkan, sejak diberlakukannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 pada 30 Maret 2021, setiap sekolah mengisi data pokok pendidikan (dapodik) untuk dilakukan verifikasi terkait kesiapan PTM.
Namun, berdasarkan catatannya, tidak sedikit sekolah yang belum siap untuk melakukan PTM. Selain itu juga, masih banyak sekolah yang tidak melakukan pendataan lewat dapodik sehingga siap atau tidaknya pun tidak diketahui.
“Dapat kami laporkan, dari 833 TK/ PAUD, sebanyak 117 prinsipnya sudah siap (PTM), tapi 173 belum siap. SD, dari 318 sekolah, 81 diantaranya sudah siap, 189 sekolah masih belum siap. Untuk SMP dari 130 sekolah, 53 sudah siap, 70 sekolah belum siap PTM. Selebihnya belum melapor ke laman dapodik,” jelasnya.
Benyamin menegaskan akan segera melakukan pembahasan lebih detail mengenai skema PTM di tengah pandemi. Namun, sejauh ini, dia menerangkan setidaknya ada beberapa rancangan yang tengah disiapkan.
Di antaranya, sebanyak 50 persen dari jumlah siswa melakukan PTM, 50 persen lainnya melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran offline dan online dilakukan secara bergantian atau selang seling dengan durasi pembelajaran sekitar 2—4 jam. Selain itu, rencananya kantin serta sarana olahraga tidak diperbolehkan buka untuk mengantisipasi kerumunan. Jam istirahat pun direncanakan ditiadakan.
“Kita akan lakukan penajaman lagi, evaluasi lagi. Jadi yang belum mengisi dapodik akan dilakukan pembinaan dari Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan,” kata dia.