REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPANDAN -- Pemerintah pusat berkeyakinan Bangka Belitung (Babel) layak mendapat skala prioritas vaksin. Mendagri Tito Karnavian mendapat laporan terkait vaksinasi, bahwa setidaknya 120 ribu penduduk di Kabupaten Belitung Timur membutuhkan sekitar 80 ribu vaksin, sedangkan di Kabupaten Belitung, dengan jumlah penduduk 150 ribu, butuh 100 ribu vaksin untuk capaian herd immunity.
Mendagri menegaskan, khusus Bangka Belitung vaksinasi harus dipercepat, mengingat hanya beberapa sektor yang tetap tumbuh pada masa pandemi ini. "Pertambangan, perikanan, dan pertanian masih ada, namun pariwisata benar-benar jatuh. Oleh karena itu, Babel mendapat skala prioritas vaksinasi," ungkap Tito saat memberikan arahan kepada Bupati se-Pulau Belitung terkait Monitoring Penganganan Covid-19 yang dilaksanakan di Kantor Bupati Belitung, Kamis (2/9), seperti dalam siaran pers.
Dalam pemanfaatan isolasi terpusat (isoter) dirinya juga mengingatkan agar kedua kabupaten ini dapat menerapkannya dan disesuaikan mekanismenya, meskipun pada pelaporan yang disampaikan kedua Bupati sebelumnya bahwa tidak terlalu banyak keterisian tempat tidur (BOR) tetapi fasilitas ini tetap harus disiapkan.
Dikatakannya lebih lanjut, setelah mendengarkan pemaparan Bupati Belitung dan Bupati Belitung Timur mengenai Perkembangan Penanganan Covid-19 pada masing-masing daerah, maka hasil kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan penanganan Covid-19 di daerah, khususnya dalam kapasitasnya sebagai Mendagri.
"Yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014," jelasnya.
Baca juga : Studi: Dua Dosis Vaksin Bisa Tekan Risiko Long Covid
Ada yang menarik dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kata Tito, Bangka Belitung dengan batas geografisnya sebagai daerah kepulauan sangat mampu untuk melakukan lockdown. Tapi, ada satu hal yang membuat Babel kesusahan.
"Masalahnya terdapat pada kapasitas fiskalnya. Sehingga, yang harus dilakukan hanya menekan pergerakan penyebaran covidnya," ungkap Tito,
"Alasan lain, pemerintah tentunya harus mencukupi kebutuhan warga yang dilockdown," ungkapnya dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Kapolda Anang Syarif Hidayat, Danlanal Fajar serta Danlanud Rudy Hartono itu.
Memang, lanjut mantan Kapolri ini bahwa idealnya, lockdown seharusnya dilakukan demi menekan penyebaran Covid-19. Namun pemerintah tidak mengambil tindakan ini karena Indonesia terkendala kondisi geografis. Selain banyaknya penduduk, kekuatan fiskal pemerintah menjadi pertimbangan berat untuk memutuskan melakukan lockdown.
Tren Covid-19 di Babel diakui menurun
Namun, terlepas ada atau tidak, bisa atau tidak lockdown dilakukan di Babel, diakui Tito, pada tren nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun, baik dari kasus, kematian maupun peningkatan BOR (keterisian tempat tidur).
Baca juga : Masjid Istiqlal, Juru Bicara Islam Moderat
"Namun perlu waspada dan jangan terlena, karena berhadapan dengan varian delta yang merupakan mutasi dari virus yang lama," ungkap pria yang juga merupakan Anggota Dewan Pengarah Komite Percepatan Penanganan Ekonomi Nasional.
Direncanakan Menteri Tito akan mengunjungi Isoter di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, akan tetapi batal dilaksanakan mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan rombongan untuk melaksanakan kunjungan.
Usai pertemuan ini, didampingi seluruh jajaran yang hadir, Menteri Tito melaksanakan pertemuan dengan awak media di lobi Kantor Bupati Belitung untuk menjelaskan tujuan kehadirannya dan menjelaskan arahan yang disampaikan kepada para kepala daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika