REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Taliban agar menerapkan sistem pemerintahan yang inklusif pascamerebut kembali Afghanistan dari Amerika Serikat. Tanpa hal itu, ia khawatir Afghanistan tak akan keluar dari pusaran konflik.

JK berharap Taliban tak menggunakan sistem pemerintahan tertutup lagi. Sistem semacam itu diketahui pernah dijunjung Taliban saat menguasai Afghanistan.

"Kalau (Taliban) mengulangi pemerintahan seperti 25 tahun yang lalu itu maka hanya tiga negara yang mengakui, yaitu Saudi, Irak, dan Pakistan. Akhirnya pemerintahnya tak mendapat respect (pengakuan) dan tak ada kerja sama. Ekonominya jadi susah," kata JK dalam webinar Center for Dialogue and Cooperation between Civilizations (CDCC) pada Jumat (3/9).

JK menekankan pentingnya perubahan sistem pemerintahan guna memuluskan kepemimpinan Taliban. Ia tak ingin Taliban kembali berkonflik karena perbedaan pandangan soal sistem pemerintahan.

"Kalau dia (Taliban) tidak berubah maka ekonominya akan hancur sendiri. Kalau ekonominya hancur sendiri, maka pemerintahnya tidak bisa jalan lagi, timbul lagi anti-Taliban, akan bergerak lagi untuk menjatuhkan ini, akan berlanjut terus konflik," ujar JK.

Selanjutnya, JK menanti pembuktian dari apa yang dikatakan oleh pihak Taliban setelah berhasil menguasai Afghanistan. Di antara janji itu ialah menghormati hak perempuan, pemerintahan inklusif dan tak gunakan Afghanistan untuk kegiatan terorisme dan narkoba.

"Begitu tidak dilaksanakan (janji Taliban) maka dunia akan tidak mau mengakui pemerintahan itu. Kalau dunia tidak mengaku pemerintahan itu, maka ekonominya tidak jalan, tidak ada investasi," ucap JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika