REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) dalam survei terbarunya menempatkan Partai Demokrat di posisi dua elektabilitas partai politik tertinggi setelah PDIP. Partai Demokrat mengapresiasi dan menyambut baik hasil survei tersebut.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengungkapkan langkah Partai Demokrat mengambil sikap sebagai oposisi dinilai langkah yang tepat. "Masuknya Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY pada tiga besar dari hasil survei tersebut tentu semakin menambah percaya diri dan optimisme Partai Demokrat dan segenap kader bahwa pilihan berkoalisi dengan rakyat dalam bentuk wujud menjadi oposisi sudah tepat," kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Ahad (5/9).
Kamhar mengatakan, kenaikan elektabilitas tersebut lantaran aspirasi yang disampaikan dan diperjuangkan Partai Demokrat benar-benar mewakili suara dan kepentingan rakyat, seperti penolakan terhadap amandemen UUD 45 untuk penambahan periodesasi maupun penambahan waktu masa jabatan presiden dan DPR sampai 2027.
"Ini tegas dan jelas sebesar 66,5 persen rakyat menolak wacana presiden 3 periode, hanya 30,92 persen yang menerima. Sementara untuk penambahan masa jabatan hingga 2027 penolakan rakyat lebih besar lagi mencapai 68,5 persen, hanya 28 persen yang menerima," paparnya.
Selain itu Partai Demokrat juga mensyukuri kenaikan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas Partai Demokrat. Menurutnya hal tersebut menjadi penegas bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY sudah di jalur yang tepat dalam mengimplementasikan grand strategy, kebijakan partai dan kerja-kerja nyata membantu meringankan beban rakyat yang terdampak pandemi dan krisis ekonomi.
"Naiknya elektabilitas Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY digerakkan faktor kekuatan internal dalam merespon dinamika eksternal dan efektifitas kepemimpinan Mas Ketum AHY," ucapnya.
Kemudian dirinya juga menyoroti 54,34 persen responden yang kecewa dengan kinerja pemerintah. Menurutnya hal tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk lebih fokus menjalankan program-program pro rakyat, membantu langsung meringankan beban rakyat yang diterpa krisisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Bukan mengurus pemindahan Ibu Kota Negara dan belanja Alutsista ribuan triliun yang terbaca sebagai hidden agenda dibalik puja-puji Pak Prabowo kepada Presiden Jokowi, apalagi perpanjangan masa jabatan presiden. Publik monitor dan publik makin kritis," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika