REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kelompok perlawanan The National Resistance Front of Afghanistan (NRF) meminta dunia internasional tak mengakui pemerintahan Taliban. Menurut mereka, pemerintahan yang hanya terdiri dari anggota Taliban dan rekan-rekannya ilegal.

"(Pemerintahan Taliban) tanda yang jelas dari permusuhan kelompok itu dengan rakyat Afghanistan," kata NRF dalam sebuah pernyataan pada Selasa (7/9), dikutip laman BBC.

Taliban telah mengumumkan struktur pemerintahan barunya untuk Afghanistan. Meski masih bersifat sementara, pemerintahan itu di luar harapan banyak pihak, terutama dalam hal inklusivitas. Semua tokoh yang diberi jabatan adalah laki-laki.

Amerika Serikat (AS) mengaku prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak dari beberapa tokoh Taliban yang ditunjuk mengisi jabatan tinggi pemerintah. “Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dikutip Aljazirah, Rabu (8/9).

Setidaknya ada dua tokoh “problematik” yang duduk di jajaran pemerintahan Taliban. Pertama adalah Mullah Mohammad Hasan Akhun yang ditunjuk sebagai perdana menteri. Dia diketahui pernah menjabat sebagai menteri senior selama pemerintahan ultrakonservatif Taliban di Afghanistan pada dekade 1990-an.

Tokoh kedua adalah Sirajuddin Haqqani yang ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Dia adalah pendiri jaringan “Haqqani” yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh AS. Haqqani merupakan salah satu orang yang paling dicari FBI karena keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan kaitannya dengan Alqaidah.

Washington paham bahwa struktur pemerintahan saat ini hanya bersifat sementara. “Namun kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Uni Eropa juga menyayangkan struktur pemerintahan Taliban. Menurut mereka, Taliban telah mengingkari janjinya untuk membentuk pemerintahan inklusif dan representatif.

PBB mengatakan, mereka tidak akan terlibat dalam pengakuan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Menurutnya, hal itu merupakan hak negara-negara anggota. “Dari sudut pandang kami, mengenai pengumuman hari ini, hanya penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan ke Afghanistan,” kata juru bicara PBB Farhan Haq.

Ikuti Whatsapp Channel Republika