REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu melakukan evaluasi usai terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten. Termasuk dalam merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dinilai banyak pihak menjadi penyebab banyak pengguna narkoba dipenjara dan menyebabkan berlebihnya kapasitas lapas.

"Saya pikir hasil kajian mengenai over capacity, kemudian berujung pada masalah UU Narkotika ini silakan dikaji lebih mendalam. Kemudian pemerintah nanti silakan mengajukan (revisi) ke DPR," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/9).

Jika pemerintah benar ingin melakukan revisi UU Narkotika, dia meminta, Kemenkumham segera memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR. Sembilan fraksi yang ada di parlemen juga dapat segera membuat daftar masalahnya masing-masing.

"Tentunya akan ada daftar inventaris masalah dari DPR, pemerintah, fraksi-fraksi dan itu juga untuk sebuah undang-undang yang berkualitas itu jalannya akan panjang," ujar Dasco.