REPUBLIKA.CO.ID,  KUALA LUMPUR -- Koalisi Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dan oposisi pada Senin (13/9) menandatangani kerja sama untuk memastikan stabilitas politik selama pandemi Covid-19. Dalam pernyataan bersama pada Ahad (12/9) malam, perwakilan dari pemerintah dan blok oposisi Pakatan Harapan  yang dipimpin Anwar Ibrahim, kedua pihak sepakat fokus pada inisiatif dan reformasi transformasi.

“Semua pihak sepakat bahwa MoU ini bertujuan mengembalikan stabilitas politik negara dalam rangka memerangi pandemi Covid-19 dan menghidupkan kembali perekonomian melalui kerja sama bipartisan,” kata pernyataan tersebut.

Pakta tersebut muncul setelah Ismail Sabri pada Jumat (10/9) mengusulkan reformasi politik, termasuk membentuk undang-undang baru untuk mencegah pembelotan. Ismail Sabri juga mengusulkan pembatasan masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun, sebagai upaya memenangkan dukungan oposisi untuk kepemimpinannya.

Usulan Ismail Sabri juga mencakup kesepakatan bipartisan pada setiap rancangan undang-undang yang akan diajukan ke parlemen. Ismail Sabri juga akan segera menurunkan usia pemilih minimum dari 21 menjadi 18. Dia juga mengatakan, pemimpin oposisi akan diberikan hal sama, termasuk remunerasi dan hak istimewa sebagai menteri kabinet.

Ismail Sabri menjabat bulan lalu dan  menjadi perdana menteri ketiga dalam beberapa tahun. Tetapi konstitusi negara itu telah memintanya menghadapi mosi percaya untuk membuktikan bahwa ia memiliki dukungan mayoritas di parlemen.

Parlemen dijadwalkan bersidang mulai Senin tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan untuk mosi tidak percaya. Malaysia telah mengalami ketidakstabilan politik sejak kekalahan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dalam pemilihan pada 2018. UMNO telah memerintah Malaysia selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan. UMNO mengalami kekalahan karena tuduhan korupsi yang meluas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika