REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan audiensi dengan Komite Urusan Luar Negeri House of Representative pada Senin (13/9) untuk membahas tentang Afghanistan, setelah penarikan pasukan AS dan NATO. Selama lima jam Blinken dan anggota parlemen beradu pendapat atas keputusan pemerintah AS menarik pasukan dari Afghanistan yang menyebabkan Taliban kembali berkuasa.
Blinken berulang kali mencatat bahwa mantan Presiden Donald Trump telah menegosiasikan perjanjian penarikan pasukan asing dengan Taliban. Menurut Blinken, pemerintahan Presiden Joe Biden tidak dapat menegosiasikan ulang karena ada ancaman dari Taliban untuk melanjutkan pembunuhan terhadap orang Amerika.
“Tidak ada bukti bahwa, perpanjangan tenggat waktu akan membuat pasukan keamanan Afghanistan atau pemerintah Afghanistan lebih tangguh atau mandiri.
Kami mewarisi tenggat waktu. Kami tidak mewarisi rencana," kata Blinken, yang merujuk pada kesepakatan pemerintahan Trump untuk menarik semua pasukan AS dari Afghanistan pada 1 Mei.
Kubu Republikan, terutama yang bersekutu dekat dengan Trump, menyela atau bahkan meneriaki Blinken selama sidang. Sementara yang lain mengajukan kritik keras.
"Rakyat Amerika tidak suka kalah, terutama dari teroris. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi,” kata Michael McCaul, anggota panel dari Partai Republik.
McCaul bertanya kepada Blinken, mengapa aset seperti Pangkalan Udara Bagram tidak dipertahankan dan mengapa pemerintah tidak mencapai kesepakatan kontraterorisme dengan negara-negara tetangga. "Ini adalah ancaman keamanan nasional saat China masuk. Yang saya tahu, mereka mengambil alih Bagram," kata McCaul.
Baca juga : 3 Skenario Masa Depan Taliban Afghanistan dan Perang Barat
Anggota parlemen mengajukan daftar panjang pertanyaan tentang runtuhnya pemerintah Afghanistan dengan cepat, dan proses evakuasi yang ricuh. Demokrat menyatakan keprihatinan terhadap warga Amerika dan warga Afghanistan yang berisiko, yang belum dievakuasi.
Blinken berjanji bahwa, AS akan terus mendukung bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, melalui organisasi non-pemerintah dan badan-badan PBB. Afghanistan berisiko kehabisan makanan karena menghadapi kekeringan panjang dan pergolakan politik. Blinken mengatakan, dia akan menunjuk seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri untuk fokus pada dukungan bagi perempuan Afghanistan, anak perempuan dan minoritas.
“Kita perlu melakukan semua yang kita bisa untuk memastikan rakyat Afghanistan tidak menderita lebih dari yang sudah terjadi,” kata Blinken.
Ikuti Whatsapp Channel Republika