Jumat 17 Sep 2021 19:07 WIB

Armenia Gugat Azerbaijan ke Mahkamah Internasional

Azerbaijan dinilai melanggar perjanjian internasional soal diskriminasi rasial.

 Sebuah foto selebaran tersedia pada 10 November 2020 di situs resmi Presiden Azerbaijan menunjukkan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menandatangani selama panggilan konferensi video dengan Presiden Rusia Putin (tidak digambarkan) di Baku, Azerbaijan, 09 November 2020. Pada 09 November Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev , Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Rusia Putin menandatangani pernyataan yang mengumumkan gencatan senjata lengkap dan semua operasi militer di zona konflik Nagorno-Karabakh mulai pukul 00 pagi waktu Moskow pada 10 November 2020.
Foto: EPA-EFE/AZERBAIJAN PRESIDENTS PRESS OFFICE
Sebuah foto selebaran tersedia pada 10 November 2020 di situs resmi Presiden Azerbaijan menunjukkan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menandatangani selama panggilan konferensi video dengan Presiden Rusia Putin (tidak digambarkan) di Baku, Azerbaijan, 09 November 2020. Pada 09 November Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev , Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Rusia Putin menandatangani pernyataan yang mengumumkan gencatan senjata lengkap dan semua operasi militer di zona konflik Nagorno-Karabakh mulai pukul 00 pagi waktu Moskow pada 10 November 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Armenia memperkarakan Azerbaijan ke Mahkamah Internasional karena dinilai telah melanggar perjanjian internasional soal diskriminasi rasial. Demikian disampaikan Mahkamah Internasional, Kamis (16/9).

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengatakan Azerbaijan akan membela diri. Azerbaijan menolak tuduhan itu dan berencana menggugat balik Armenia atas pelanggaran yang sama.

Baca Juga

Menurut dokumen gugatan yang diterima oleh Mahkamah, Armenia menuding Azerbaijan telah selama berpuluh-puluh tahun membuat kalangan warga Armenia mengalami diskriminasi rasial.Dengan melancarkan tindakan itu, kata Armenia dalam dokumen yang diajukan, Azerbaijan melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial.

Azerbaijan dan Armenia termasuk di antara negara-negara yang sudah menandatangani konvensi tersebut."Karena itu, Armenia memohon Mahkamah untuk meminta Azerbaijan mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukannya ... agar tidak membuat kerusakan di masa depan, dan supaya memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan," menurut isi dokumen Armenia.

Juru bicara Azerbaijan mengatakan negaranya telah mengumpulkan bukti-bukti bahwa Armenia melanggar hak asasi para warga Azerbaijan. Jubir juga menyebutkan bahwa pemerintah Azerbaijan akan menyampaikan gugatan kepada Mahkamah dalam "beberapa hari" mendatang.

Mahkamah Internasional merupakan pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan antarnegara. Mahkamah belum memutuskan apakah pihaknya memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara kedua negara itu.

Dalam konflik bersenjata yang berlangsung pada September-November 2020, pasukan Azerbaijan mendepak pasukan etnis Armenia dari banyak daerah yang sebelumnya mereka kuasai pada 1990-an di dan sekitar wilayah Nagorno-Karabakh.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement