REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) meminta Taliban berkuasa dengan adil di Afghanistan. Hal ini disampaikan Presiden IUMS Ahmad al-Raysuni dan Sekretaris Jenderal IUMS Ali al-Qaradagi.
Anadolu Agency melaporkan permintaan ini disampaikan ke delegasi dari kantor politik Taliban di Kota Doha, Qatar. Dalam pertemuan tersebut Al-Qaradagi meminta Taliban menjalankan pemerintahan yang adil.
Pada Selasa (14/9) pekan lalu seorang pejabat pemerintah negara Teluk mengatakan kekuasaan Taliban di Afghanistan akan menciptakan guncangan yang membentuk ulang Timur Tengah. Meski Taliban berjanji memerintah dengan lebih moderat.
Pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya tersebut yakin Taliban masih sama sejak mereka terakhir kali berkuasa. Ia mengatakan cepatnya dan kacaunya proses mundurnya pasukan AS dari Afghanistan menimbulkan keraguan mengenai komitmen AS dalam menjaga kawasan selama 20 tahun ke depan.
"Afghanistan adalah gempa bumi, menghancurkan, gempa bumi yang menghancurkan dan ini akan berlangsung sangat, sangat lama," kata pejabat tersebut pada the Guardian pekan lalu.
Ia menambahkan episode tersebut menandai berakhirnya doktrik (Jimmy) Carter. Komitmen AS yang tergantung pada minyak menggunakan militer untuk mempertahankan kepentingnya di Teluk.
"Apakah kami dapat tergantung pada payung keamanan Amerika untuk 20 tahun ke depan? Saya pikir saat ini sangat problematik, benar-benar problematik," tambahnya.
Ia mengatakan perang melawan 'pihak yang membajak Islam' selama 20 tahun tidak meninggalkan warisan di Afghanistan. Pejabat itu memprediksi para pemimpin-pemimpin negara-negara Afrika Barat dan Sahel khawatir berhasilnya Taliban merebut kekuasaan mendorong kelompok-kelompok teroris lain semakin percaya diri.
Pejabat tersebut tidak ada harapan Taliban akan bertindak berbeda dibanding sebelumnya. "Mereka pada dasarnya sama, tapi kini lebih paham dunia," katanya.
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/muslim-union-calls-on-taliban-to-establish-fair-rule/2369183
Ikuti Whatsapp Channel Republika