REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengoptimalkan big data sebagai alternatif sumber data baru dalam rangka membantu pemerintah dan pemangku kepentingan."Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi saat ini, BPS juga melakukan optimalisasi big data sebagai alternatif sumber data baru," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam Seminar Nasional Hari Statistik Nasional (HSN) 2021 dan Penganugerahan Badan Pusat Statistik (BPS) Awards secara daring di Jakarta, Sabtu (25/9).
Menurut Margo, beberapa inisiatif yang telah dilakukan BPS dalam upaya memanfaatkan big data, seperti halnya saat memanfaatkan mobile positioning data atau MPD untuk mengetahui jumlah wisatawan mancanegara pada daerah perbatasan yang tidak tercakup oleh kantor imigrasi, mencatat wisatawan nusantara, dan mengetahui data commuter. Pandemi telah mendorong BPS untuk semakin mengeksplorasi pemanfaatan big data.
Beberapa yang dilakukan BPS antara lain adalah Google dan Facebook Mobility Index yang bertujuan untuk membandingkan mobilitas masyarakat di berbagai lokasi seperti perumahan, perkantoran, dan toko kelontong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum serta sesudah pandemi Covid-19. Dampak yang dihasilkan dari pemanfaatan big data dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat memahami dampak pandemi pada pola mobilitas masyarakat, jumlah penerbangan, pola konsumsi, dan belanja masyarakat pada platform digital dan masih banyak lagi.
"Dengan demikian pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat menentukan kebijakan yang harus diambil, untuk menyasar sektor-sektor yang terdampak pandemi agar lebih tepat sasaran," kata Margo.
Dia menjelaskan bahwa di satu sisi big data memang memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai informasi pelengkap statistik resmi, akan tetapi pada sisi lain dalam pengembangannya BPS juga menghadapi banyak tantangan.
Saat ini tantangan atau isu penting dan harus menjadi perhatian adalah pengembangan tata kelola big data di BPS yang meliputi terkait isu kualitas data, metodologi yang digunakan, aspek legalitas, infrastruktur yang diperlukan, hingga isu privasi dan keamanan data."Dalam pengembangan big data kita juga membutuhkan SDM dengan skill khusus. Untuk itu tentunya diperlukan kolaborasi yang kuat antara BPS bersama dengan kementerian/lembaga negara, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas," kata Kepala BPS.
Statistik yang berkualitas menjadi semakin penting dalam era disrupsi saat ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat ditambah dengan munculnya pandemi Covid-19 menjadi disrupsi ganda yang pada akhirnya berdampak besar pada proses bisnis statistik di BPS serta pada akhirnya memaksa BPS untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi.
Meski menghadapi banyak keterbatasan, BPS sebagai penyedia data statistik resmi di Indonesia berkomitmen untuk tetap menyediakan indikator strategis, termasuk memberikan respons cepat terhadap penyediaan data dalam kondisi kedaruratan. Untuk itu berbagai terobosan dan inovasi telah dilakukan oleh BPS untuk menjawab tantangan tersebut.
Sebagai contoh untuk mengurangi interaksi antara petugas BPS dan responden, BPS melakukan penyederhanaan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner sehingga waktu yang diperlukan untuk bertatap muka dengan responden semakin berkurang, semata-mata ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Kemudian BPS juga mengembangkan kuesioner berbasis situs agar responden yang tidak bersedia diwawancarai langsung, mengingat saat ini masih pandemi Covid-19, dapat berpartisipasi dalam kegiatan BPS."Tentu semua ini adalah upaya yang dilandasi oleh keyakinan bahwa di tengah upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional, BPS harus tetap hadir menyajikan statistik yang berkualitas dan relevan dengan kondisi yang ada," ujar Margo Yuwono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika