REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan bahwa Partai Golkar setuju dengan pernyataan pemerintah yang mengusulkan pemungutan suara pileg dan pilpres 2024 digelar pada 15 Mei. Menurutnya hal tersebut juga sudah disepakati dalam rapat pleno semalam.
"Tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua rapat menyatakan setuju (pilpres) tanggal 15 Mei," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).
Doli mengatakan usulan tersebut sebelumnya sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Mendagri. Saat itu oemerintah mengusulkan opsi 3, April, 24 April, 8 Mei, dan 15 Mei. Dirinya mengapresiasi sikap pemerintah yang dinilai sangat serius melakukan kajian.
"Jadi putusan 15 Mei itu menurut saya dengan pertimbangan sangat matang dikaji dari berbagai aspek salah satunya soal efisiensi, efektivitas," ujarnya.
Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika nantinya masa kampanye harus dipersingkat. Menurutnya seluruh partai sebelumnya telah punya pengalaman kampanye di pilkada 2020 lalu yang tadinya 90 hari menjadi 71 hari.
"Kalau dikurangi satu bulan saja saya kira tidak ada masalah karena prinsipnya begini, kami prediksi nanti pada tahapan sampai tahun 2024 suasananya masih paling nggak pascapandemi, jadi kebiasaan kita masyarakat untuk tetap jaga prokes masih terjadi, oleh karena itu kami juga menghindari adanya kerumunan-kerumunan massa itu," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 pada 15 Mei. Ia menyebut, hal ini berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'aruf Amin, dan sejumlah kementerian terkait pada Senin (27/9).
"Pilihan pemerintah adalah 15 Mei," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin.