Ahad 10 Oct 2021 20:10 WIB

Xi Jinping Berjanji Reunifikasi dengan Taiwan

ketegangan antara China dan Taiwan memicu kekhawatiran masyarakat internasional.

Rep: Lintar Satria/ Red: Dwi Murdaningsih
Bendera Taiwan-China
Bendera Taiwan-China

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden China Xi Jinping berjanji untuk meraih 'reunifikasi damai' dengan Taiwan dan tidak menyinggung penggunaan kekuatan dalam mewujudkannya. Hal ini ia sampaikan satu pekan setelah ketegangan antara China dan Taiwan memicu kekhawatiran masyarakat internasional.

Taiwan merespons pernyataan Xi dengan meminta Beijing berhenti melakukan pemaksaan. Taipei menegaskan, hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Baca Juga

China meningkatkan tekanan militer dan politiknya pada Taiwan yang dikelola dengan demokrasi  untuk menerima klaim pulau tersebut bagian dari wilayah mereka. Namun, Taipei berjanji mempertahankan kebebasan dan demokrasinya.

Di Aula Besar Rakyat China, Xi mengatakan rakyat China memiliki 'tradisi kemenangan' dalam menghadapi separatisme. Ia menyebut separatisme Taiwan sebagai halangan utama untuk menyantukannya kembali dengan China.

"Separatisme kemerdekaan Taiwan halangan utama untuk mencapai reunifikasi dengan ibu pertiwi, dan bahaya tersembunyi paling serius terhadap peremajaan nasional," kata Xi dalam peringatan revolusi yang menggulingkan dinasti terakhir tahun 1911, Ahad (10/10).

Ia mengatakan 'reunifikasi damai' akan memenuhi kepentingan terbaik semua rakyat Taiwan. Tapi China akan melindungi keadulatan dan persatuannya.  

"Tidak ada yang boleh meremehkan tekad kuat rakyat China, kehendak teguh dan kemampuan yang kuat untuk membela kedaulatan nasional dan integritasi wilayah, tugas historis untuk menyelesaikan reunifikasi dengan tanah air harus dipenuhi dan jelas akan terpenuhi," kata Xi.

 

Pernyataannya kali ini lebih lembut dibandingkan pidatonya bulan Juli lalu. Pidatonya yang pertama dalam membahas Taiwan dalam acara besar. Saat itu ia berjanji 'menghantam' semua upaya meresmikan kemerdekaan.

Pada 2019, ia mengancam menggunakan kekuataan untuk memastikan Taiwan dalam kendali Beijing. Pidato itu ditolak dengan tegas oleh Taiwan.

Kantor kepresidenan Taiwan mengatakan pulau itu adalah negara merdeka yang berdaulat, bukan bagian dari Republik Rakyat China. Serta sudah dengan tegas menolak tawaran China untuk menggunakan sistem 'satu negara, dua sistem'.

"Masa depan bangsa ada di tangan rakyat Taiwan," kata kantor kepresidenan Taiwan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement