REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) nonaktif, Aa Umbara Sutisna, tujuh tahun penjara. Sidang tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) Covid-19 ini digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (25/10).

‘’Perbuatan terdakwa selaku Bupati yang ditugaskan mengawasi pengadaan barang atau jasa dalam keadaan darurat, namun terdakwa ternyata ikut mengatur penyedia paket pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat," kata JPU KPK, Budi Nugraha, dalam tuntutannya, Senin (25/10).

Jaksa KPK menyebutkan, selain hukuman penjara, terdakwa juga dituntut denda Rp 300 juta subsider enam bulan penjara. "Menjatuhkan pidana selama tujuh tahun penjara dikurangi masa tahanna dan denda Rp 300 juta subdider enam bulan penjara,’’ kata Jaksa KPK dalam tuntutannya.

Tak hanya itu, Jaksa KPK juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp 2 miliar lebih. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam satu bulan, kata Jaksa,  maka harta bendanya akan disita oleh negara. ‘’Jika tidak tercukupi maka dipidana selama satu tahun penjara," ujar Jaksa.

Selain itu, Jaksa KPK juga menuntut hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik terdakwa juga dicabut selama lima tahun setelah terdakwa menyelesaikan masa hukuman. ‘’Menuntut hak politik dipilih dalam jabatan publik dicabut selama lima tahun usai menjalani masa hukuman,’’ cetus Jaksa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika