REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Kabupaten Indramayu resmi meluncurkan tim Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu (Gesit), Rabu (27/10). Tim tersebut dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait akan bekerja sama mengatasi kasus stunting pada balita di Kabupaten Indramayu.
Tim Gesit itu terdiri dari unsur kesehatan, kader pembangunan manusia, TP PKK, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Tim pun dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa.
"Dengan adanya tim Gesit ini bisa untuk mempermudah koordinasi dan penanganan kasus stunting dari hulu ke hilir,’’ kata Nina, saat peluncuran tim Gesit di Pendopo Indramayu.
Nina menjelaskan, semua unsur pun akan dilibatkan secara terpadu. Dia menyatakan, seluruh anggaran, perencanaan dan kebijakan stunting yang ada di semua OPD, akan menjadi satu.
"Stunting berpengaruh besar pada indeks kesehatan dan pendidikan, sehingga penanganannya harus serius. Saya perintahkan seluruh OPD agar ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan tim Gesit,’’ tegas Nina.
Tak hanya jajaran pemerintahan di Kabupaten Indramayu, Nina juga mengajak kerja sama berbagai pihak lainnya, termasuk perusahaan di Kabupaten Indramayu, untuk mengatasi stunting. Menurut dia, penanganan kasus stunting memiliki keterikatan erat dengan program perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara, menyebutkan, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi kasus stunting di Kabupaten Indramayu mencapai 29,19 persen, dari total balita yang mencapai 129 ribu. Dengan prevalensi itu, maka jumlah balita stunting mencapai sekitar 40 ribu balita.
Deden menyebutkan, data itu berbeda dengan data real update dari hasil bulan penimbangan balita yang dilakukan tim puskesmas. Hingga Selasa (26/10), jumlah balita yang tercatat stunting ada 6.120 balita.
"Namun, data yang diakui oleh Bappenas adalah Riskesdas. Jadi kami masih menunggu hasil Riskesdas 2023," kata Deden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika