REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Militer Myanmar menegaskan penolakan dari tekanan internasional yang kian meningkat untuk mematuhi upaya damai dari keluarga ASEAN. Pada Rabu (3/11), junta mempertahankan keputusannya untuk menolak akses utusan khusus ASEAN untuk menemui Suu Kyi, apalagi membebaskannya.
Komandan kedua junta Myanmar, Wakil Senior Jenderal Soe Win, mengatakan izin orang asing untuk mengakses bertemu seseorang yang didakwa melakukan kejahatan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum domestik. "Saya percaya tidak ada negara yang akan mengizinkan siapa pun untuk melakukan di luar hukum yang ada seperti ini," katanya dalam pidato yang dipublikasikan di media pemerintah.
Pernyataan Soe Win muncul menyusul KTT para pemimpin Asia Tenggara secara virtual pekan lalu. Meski masih menganggap Myanmar bagian dari keluarga, ASEAN hanya mengizinkan Myanmar datang hanya diwakili perwakilan nonpolitik. Namun, junta Myanmar tidak mengirim perwakilannya sebagai protes atas pengecualian pemimpin junta Min Aung Hlaing karena tidak menghormati kesepakatan damai.
Myanmar disebut melanggar kode konsensus ASEAN dan non-intervensi serta menolak untuk mengirim perwakilan junior. Soe Win menolak tuduhan ketidakpatuhan tersebut.
Dia mengatakan perjanjian April dengan ASEAN bergantung padanya mengingat urusan internal Myanmar saat ini. Menurut dia, pihak junta juga menimbang akses utusan ke negara itu berdasarkan stabilitas internal.
Bantahan Soe Win disampaikan dalam rapat virtual auditor ASEAN, Selasa (2/11). Dia mengatakan, tuntutan Myanmar yang dibuat pada KTT Asia pekan lalu ditemukan mencurigakan melanggar citra solidaritas ASEAN.
Myanmar telah dilumpuhkan oleh protes, pemogokan, dan kekerasan sejak kudeta 1 Februari. Junta berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan. Junta menyebutnya "teroris".
Pemimpin ASEAN pada April membentuk lima poin konsensus untuk berupaya membantu mengakhiri krisis politik di Myanmar. Utusan Khusus dipilih dari Brunei Darussalam untuk ke Myanmar bertemu dengan pihak-pihak terkait, tapi junta menolak aksesnya.
Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 1.200 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan. Namun, junta menolak angka-angka yang beredar dan menyebutnya bias.
Ikuti Whatsapp Channel Republika