Mensos Risma Beberkan Strategi Antisipasi Korupsi Bansos

Rep: Febryan A/ Red: Agus raharjo

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) memberikan bantuan kepada warga yang terdampak gempa bumi di Desa Trunyan, Bangli, Bali, Senin (18/10/2021). Kunjungan Menteri Sosial di lokasi gempa bumi yakni Desa Trunyan, Kabupaten Bangli dan Desa Ban, Kabupaten Karangasem tersebut untuk meninjau dan menyerahkan bantuan sosial kepada korban dan warga yang terdampak bencana alam gempa bumi dengan magnitudo 4,8 SR yang terjadi pada Sabtu (16/10/2021).
| Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Di sisi lain, Risma menyambut baik kegiatan PAKU Integritas yang diselenggarakn KPK untuk jajaran Kemensos. Ke depan, Risma meminta KPK untuk memberikan pelatihan terkait pemeriksaan kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kemensos.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan, Risma juga telah menyampaikan kepada dirinya terkait progres pembenahan sistem pencegahan korupsi di Kemensos. Terdapat empat hal yang sudah dilakukan Risma.

Pertama, pembenahan sistem kepegawaian. Gufron mengaku, Risma berupaya memastikan tidak ada lagi kegiatan layanan kepegawaian yang berbau uang. Kedua, pembenahan laporan belanja. Setiap belanja negara di Kemensos, kata Gufron, tidak berarti selesai ketika sudah ada laporan, tapi dipastikan memang benar-benar terealisasi.

"Misalnya sembako, itu tidak hanya sampai laporan selesai, tapi dipastikan pada objek yang menjadi sasaran menerima barangnya," kata Gufron dalam kesempatan sama.

Ketiga, pembenahan sistem pengawasan internal. Kemensos mengubah fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengingat, bukan sebagai pencari kesalahan. Dengan begitu, kata Gufron, setiap kesalahan bisa selesai di tingkat pengawasan internal

"Harapannya, kalau selesai di tingkat pengawasan internal, tak akan ada lagi pengawasan eksternal. Apalagi penegak hukum turun," ujar Gufron.

Keempat, menerapkan sistem reward and punishment tegas. "Kalau punish and reward tidak jalan, maka akan yang lain akan mencontoh bahwa yang salah tidak ada apa-apanya. Sebaliknya yang berprestasi tidak diberikan reward sehingga motivasi dan kinerjanya tidak terpacu," ujarnya.

Gufron menambahkan, kegiatan PAKU Integritas salah satunya ditujukan kepada jajaran Kemensos karena kementerian ini berkaitan langsung dengan layanan publik bagi rakyat banyak. Selain Kemensos, terdapat sembilan kementerian lain yang juga menerima pembekalan PAKU Integritas.

Terkait


Mensos Risma Beberkan Strategi Antisipasi Korupsi Bansos

KPK Dalami Peran Azis Urus Perkara di Kutai Kertanegara

KPK Minta Kepala Daerah Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Pakar Hukum Sarankan KPK tak Jadi Auditor di Kasus Formula E

KPK: Kasus Formula E Dihentikan Jika tak Ada Unsur Pidana

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

[email protected]

Ikuti

× Image
Light Dark