REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar hukum tata negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Refly meminta KPK lebih fokus pada kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah terlihat jelas.

Misalnya kasus dugaan korupsi pada tes PCR atau bantuan sosial. Kasus-kasus tersebut menurut Refly Harun lebih jelas angka kerugiaan dan dugaan aktor yang berperan.

Menurut Refly, lembaga yang bisa bertindak sebagai auditor apakah ada dugaan kerugian negara berada di wilayah kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian negara dan siapa aktornya yang terlibat.

"Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK, dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya," tutur Refly, Ahad (14/11).

Refly pun memahami jika KPK menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan. Baik laporan yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E untuk mengincar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk mengincar Gubernur DKI. Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja, ucap dia.

Dia menjelaskan politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. Sehingga dapat membahayakan proses demokrasi. "Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu 'fair' pilpresnya," ujar Refly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika