REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- GP Ansor merespons penangkapan terduga teroris Zain An-Najah yang juga merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan beberapa terduga teroris lain oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Luqman Hakim, meminta, MUI menggandeng Badan Intelejen Negara (BIN), Densus 88 Antiteror Polri dan BNPT untuk melakukan pemeriksaan internal jajaran kepengurusan dalam rangka membersihkan MUI dari pengaruh jaringan radikalisme dan terorisme.
"Tindakan ini penting, demi memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada organisasi MUI di waktu mendatang," kata Luqman dalam keterangannya kepada Republika, yang dikutip Kamis (18/11).
Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tetap tenang dan tidak menanggapi provokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menghasut seolah penangkapan sejumlah terduga teroris oleh Densus 88 Antiteror Polri sebagai serangan negara terhadap Islam, ulama, dan ustaz. Menurutnya, terorisme dan kejahatan lainnya dapat dilakukan oleh manusia dengan latar belakang apa pun.
"Apapun latar belakang seseorang, apabila ia menjadi bagian dari jaringan terorisme, maka wajib hukumnya bagi Densus 88 Antiteror Polri untuk menangkap dan memproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Politikus PKB itu menyarankan kepada Polri dan BNPT agar membangun kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menumbuhkan kembali partisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan terdekatnya dengan melibatkan pengurus RT dan RW di masing-masing daerah. Menurutnya program bina lingkungan ini bermanfaat untuk deteksi dini dan mempersempit ruang pergerakan dan perekrutan jaringan terorisme.
"Penanganan terorisme sebagai extraordinary crime, tidak akan efektif jika hanya mengandalkan perangkat negara seperti Densus 88 Antiteror Polri dan BNPT, tetapi harus mendapatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat luas," ungkapnya.
GP Ansor sepenuhnya mendukung Densus 88 Antiteror Polri melakukan operasi pemberantasan terorisme dengan melakukan tindakan tegas dan keras tehadap semua pihak yang terhubung dengan jaringan terorisme tanpa memandang latar belakang mereka. Menurutnya, terorisme bukan saja ancaman bagi keamanan negara, tapi juga ancaman bagi agama Islam dan agama-agama lain yang menjunjung tinggi dan melindungi hak hidup setiap manusia.
"Kepada kalangan elit tertentu yang sering memanipulasi sentimen agama Islam, termasuk memanipulasi terorisme dengan label gerakan dakwah Islam yang sesungguhnya hanya taktik meraih kekuasaan politik," ucapnya.
"Kami minta segera berhenti dan beralihlah kepada cara-cara politik yang terhormat dan mencerdaskan umat. Jangan hasut umat untuk menjadi permisif apalagi mendukung kegiatan-kegiatan terorisme!" tegas dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika