REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo(Jokowi) mengingatkan, masih ada Rp 226 triliun anggaran yang belum terserap oleh pemerintah daerah jelang akhir 2021. Jumlah itu, dinilai Jokowi, masih terlalu banyak.
"Para gubernur, bupati, wali kota, tadi pagi saya cek ke menteri keuangan, masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November tinggal sebulan lagi (ternyata) tidak turun angkanya, justru naik. Saya sudah peringatkan di Oktober seingat saya Rp 170 (triliun), ini justru naik jadi Rp 226 triliun," katanya, Rabu (24/11).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat peresmian pembukaan "Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021". "Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk? Logikanya gak kena, uang kita sendiri dihabiskan realisasikan segera, habis waduh sudah tidak ada APBD, baru mencari investor untuk datang, logika ekonominya seperti itu," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, jumlah uang yang belum dibelanjakan sebesar Rp 226 triliun tersebut terlampau banyak. "Kalau dimiliarkan Rp 226 ribu miliar, ini gede sekali! Segera dihabiskan dulu, realisasikan, baru kita bicara ke investor mana uangmu? Realisasikan juga itu jadi dampaknya dobel," ujarnya.
Jokowi pun menyebut, bahwa saat ini, defisit APBN sudah mencapai Rp 548 triliun. "Sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota, uangnya ada di APBD bapak ibu semua, ada di APBD provinsi, APBD kota, APBD kabupaten artinya itu uang yang siap Rp 642 triliun," ungkapnya.
Dengan anggaran yang besar tersebut, Jokowi mendesak, agar pemerintah daerah dapat mempergunakan dana itu dengan semaksimal mungkin. "Sekali lagi kementerian daerah dan kita semua harus menanggalkan ego sektoral. Semua harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya kabupaten, kota, provinsi dan tentu memajukan negara kita Indonesia," ujar dia.
Tak ketinggalan, Presiden mengapresiasi sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi baik realisasi investasi maupun urusan perizinan. "Urusan pelayanan perizinan bagus seperti tadi di Jawa Tengah, tapi realisasi investasi bagus di Jawa Barat artinya belum tentu kita layani dengan baik investasi akan datang, apalagi tidak dilayani! Dilayani saja belum tentu investor datang apalagi tidak dilayani dengan baik," ucapnya.
Presiden Jokowi meminta, agar pola-pola pelayanan lama dan "jadul" harus ditinggalkan. "Berikan pelayanan terbaik, baik itu investor kecil, yang namanya usaha kecil juga investor, jangan keliru. Investor sedang layani baik, investor gede layani dengan baik. Investor kecil terutama itu layani dengan baik, izin diberikan semua gratis, antarkan ke rumah itu pelayanan," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika