REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Yunani akan memperbarui permintaan dana Uni Eropa pada 2022 untuk memperpanjang tembok di perbatasannya dengan Turki. Hal ini dilakukan guna mencegah arus imigran ilegal.
“Kami percaya keamanan di perbatasan kami sendiri terkait dengan keamanan Uni Eropa,” kata Menteri Ketertiban Umum Yunani Takis Theodorikakos kepada komite parlemen Yunani yang diumumkan pada Senin (20/12).
Yunani juga ingin memperluas jaringan pengawasan yang kuat di sepanjang perbatasan. Pusat kendali yang memproses data dari menara pengawas perbatasan yang baru dibangun dilengkapi dengan kamera jarak jauh dan berbagai sensor. Yunani akan mulai mengoperasikannya tahun depan. “Sistem otomatis ini memberi kami banyak keuntungan operasional dan membantu kami memantau seluruh wilayah perbatasan,” ujar Theodorikakos.
Migrasi adalah salah satu dari serangkaian masalah yang diperdebatkan antara Turki dan Yunani. Athena sering menuduh Ankara menggunakan pencari suaka migran di perbatasannya. Yunani mengatakan Pemerintah Turki berkewajiban menghentikan migran yang memasuki Yunani secara sembunyi-sembunyi.
Menurut Yunani, hal itu tercakup dalam kesepakatan Uni Eropa-Turki untuk membendung arus migrasi. Pada 2016, Ankara dan perhimpunan Benua Biru menandatangani perjanjian perihal penanganan gelombang migran. Turki sepakat membendung para migran atau pengungsi yang hendak memasuki Eropa melalui Yunani.
Sebagai imbalan, Uni Eropa memasok dana 6 miliar euro untuk mendukung layanan terkait pengungsi yang dijalankan Turki. Saat ini Turki menampung setidaknya 4 juta pengungsi. Sebanyak 3,5 juta di antaranya berasal dari Suriah.