REPUBLIKA.CO.ID, LAHORE – Sebagian besar masalah yang dihadapi Pakistan dan dunia Islam adalah akibat dari sikap intoleran. Seluruh lapisan masyarakat juga diminta untuk memainkan perannya menghadapi kondisi ini.
"Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Pakistan diminta memerintahkan pengadilan agar segera menyelesaikan semua kasus penistaan agama, tragedi Sialkot dan isu-isu mendasar lainnya, yang menyebabkan kerusuhan dan ketegangan di negara ini," kata Ketua Majelis Ulama Pakistan, Hafiz Tahir Mehmood Ashrafi.
Tak hanya itu, Ashrafi yang juga menjabat sebagai Pembantu Khusus Perdana Menteri untuk Kerukunan Umat Beragama dan Urusan Timur Tengah ini meminta agar seluruh lapisan masyarakat diminta untuk memainkan peran masing-masing, utamanya dalam mengakhiri ketidakpastian di antara berbagai lapisan masyarakat.
Ashrafi mengatakan, pertemuan luar biasa dewan menteri luar negeri OKI di Afghanistan merupakan sebuah langkah sukses dan besar bagi Pakistan. Dia pun memuji pernyataan Presiden Rusia Putin tentang penistaan dan Namoose-e-Risalat.
Dilansir di The News, Selasa (28/12), peran Dewan Ulama Pakistan disebut akan menjadi penting dalam pemilihan badan lokal di Punjab. Konvensi Ulama dan Masyayikh yang diadakan di seluruh negeri merupakan hal penting, untuk mempromosikan persatuan dan perdamaian, serta menciptakan kesadaran tentang hukum penistaan dan Toheen-e-Namoose-e-Risalat.
Majelis Ulama Pakistan memiliki sikap tegas, bahwa siapa pun yang berusaha untuk menegakkan Islam akan diajak bekerja sama. Sayangnya, sistem peradilan negara itu ada di tangan orang-orang kuat dan praktik menyandera sistem peradilan melalui kekerasan harus berakhir.
Ashrafi menyebut, Ulama dan Masasyikh harus maju melawan elemen-elemen yang mengambil keuntungan dari dekrit dan fatwa agama untuk kepentingan pribadi dan keuntungan politik mereka.
“Muslim di seluruh dunia dan Pakistan harus merayakan hari pembersihan setelah insiden buruk seperti tragedi Sialkot. Siapa pun yang mengambil hukum di tangan mereka sendiri sebenarnya menyebabkan kerusakan serius pada undang-undang penodaan agama dan undang-undang Namoose-e-Risalat,” katanya.
Dengan berkah Allah SWT, Pakistan memiliki tempat penting dan terkemuka di seluruh dunia Muslim. Dia mengatakan pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang dijadwalkan Maret 2022 tentang masalah Kashmir dan Palestina juga akan menjadi pertanda baik.
“Pakistan berdiri bersama orang-orang Palestina dan Kashmir yang tertindas hari ini, seperti di masa lalu," lanjut dia.
Adapun cara Perdana Menteri Imran Khan mengangkat masalah Kashmir, Palestina, Islamofobia dan Namoose-e-Risalat disebut patut mendapat pujian.
Sumber: thenews
Ikuti Whatsapp Channel Republika