Empat Keuntungan Kurikulum Prototipe Menurut Kemendikbudristek

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membeberkan sejumlah keuntungan dari kurikulum prototipe. Pertama, guru tidak dikejar-kejar target materi pembelajaran yang padat.

Kedua, guru lebih fokus pada materi esensial yang berorientasi pada kebutuhan dan penguatan karakter siswa. Ketiga, metode pembelajarannya lebih bervariasi.

Baca Juga

Keempat, situasi belajar lebih menyenangkan bagi guru dan siswa, serta guru diberi kesempatan untuk mengeksplorasi potensi siswa lewat berbagai inovasi pembelajaran. “Kurikulum prototipe berbasis kompetensi statusnya semacam model. Model untuk pilihan di mana guru dan murid tidak merasa terlalu terbebani,” kata Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikbudristek, Zulfikri, dalam siaran pers, Rabu (29/12).

Zulfikri mengatakan, kurikulum prototipe merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat, yang merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013. Kurikulum darurat merupakan terobosan pada masa pandemi Covid-19 sebagai bagian dari mitigasi hilangnya pembelajaran atau learning loss di masa pandemi.

“Di kurikulum prototipe ini, (strukturnya) lebih ditata selain disederhanakan juga,” kata dia.

Ia menambahkan, kurikulum prototipe akan mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe juga berbasis proyek yang mengacu pada nilai-nilai Pelajar Pancasila.

Misalnya, ketika belajar kepedulian terhadap lingkungan dengan cara mengelompokkan sampah, siswa juga belajar bekerja sama. Satu proyek kemungkinan terkait dengan beberapa materi pembelajaran maupun lintas mata pelajaran.

Proyeknya tidak menambah waktu belajar tetapi mengambil 20-30 persen jam pelajaran. “Orientasinya memberi ruang kepada anak untuk berkreasi dan mengembangkan potensi belajar mereka supaya anak merasa menemukan makna dari belajar itu dan bisa memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri maupun berkelompok sehingga sisi akademik dan nonakademiknya berkembang secara utuh,” kata dia.

Baca Juga:

Dalam waktu dekat, Kemendikbudristek segera menawarkan opsi kebijakan kurikulum prototipe kepada sekolah untuk pemulihan pembelajaran. Selama dua tahun, yaitu tahun 2022 sampai 2024, sekolah dapat menerapkan kurikulum prototipe ini. “Untuk kemudian akan kita evaluasi kembali," tutur Zulfikri.

Untuk satuan pendidikan yang tertarik, dia menyatakan, sebagai langkah awal mereka akan diberi pemahaman tentang paradigma kurikulum ini terlebih dahulu. Lalu, sekolah diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin langsung belajar sambil praktik, atau ingin mempelajari konsepnya selama satu tahun terlebih dahulu untuk kemudian baru diimplementasikan di tahun berikutnya.

"Kemudian, guru dan siswa diberi kesempatan untuk memberi umpan balik terkait pengalaman mereka selama menjalankan kurikulum ini," kata Zulfikri.

Karena itu, Kemendikbudristek meminta sekolah-sekolah untuk memahami konsep kurikulum prototipe secara mendalam terlebih dahulu. “Kami ingin, satuan pendidikan menerapkannya berdasarkan pemahaman yang baik sehingga merasa memiliki dengan kurikulum apapun yang dipilih. Bukannya mengatakan, ini kurikulum pusat. Sekali lagi, tidak ada unsur paksaan karena kalau status kebijakan ini wajib, maka siapapun akan menjalankannya meski sebenarnya dia tidak mau atau tidak paham," terang dia.

Untuk mengoptimalisasikan penerapan kurikulum prototipe, Zulfikri menyarankan agar Guru Bimbingan Konseling (BK) turut membantu siswa menentukan pilihan mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. "Kami sedang rumuskan panduannya termasuk pengelolaan kelasnya. Apakah ada batasan minimum untuk kelas peminatan tertentu dan bagaimana mengarahkan anak dalam menentukan pilihan sesuai minat mereka. Dua tahun ini masa pengembangan dan evaluasi. Tahun 2024 nanti kita akan lihat kurikulumnya seperti apa secara nasional,” jelas Zulfikri.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengingatkan Kemendikbudristek untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang tidak memilih melaksanakan kurikulum prototipe pada 2022 mendatang. Huda menilai, Kemendikbudristek harus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan antarsekolah.

"Perlu diantisipasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mengatasi kesenjangan antara sekolah yang melaksanakan dan sekolah yang tidak melaksanakan Kurikulum Prototipe guna penyelesaian berbagai isu yang mungkin timbul," ujar Huda dalam siaran pers, Ahad (26/12).